Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda/RMOL
Jumlah angka kasus positif Covid-19 di tanah air terus menunjukkan peningkatan signifikan. Menyikapi hal tersebut, Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewaspadai munculnya kluster pendidikan yang bisa memicu korban dari di ruang lingkup pendidikan.
Begitu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (4/9).
"Di beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas mereka di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain," ujar Syaiful Huda.
Huda mengatakan, meskipun saat ini sebagian sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) namun di sejumlah wilayah, masih ada para guru tetap wajib ke sekolah. Selain memandu siswa yang sedang PJJ, para guru tersebut juga mengerjakan berbagai pekerjaan administratif di sekolahnya masing-masing.
"Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol Kesehatan," tegasnya.
Politisi PKB ini menyatakan, munculnya kluster Pendidikan di Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan early warning jika sekolah bisa menjadi cluster baru dalam penularan Covid-19. Terlebih saat ini sejumlah sekolah telah dibuka kembali utamanya di wilayah berzona hijau dan kuning.
"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi Kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka," harapnya.
Lebih lanjut, Huda berharap agar Kemendikbud terus menyempurnakan konsep PJJ. Apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp 7 triliun yang diperuntukkan untuk pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ.
Keterbatasan kuota data selama ini, sambungnya, menjadi kendala bagi para siswa untuk mengikuti PJJ selain tidak meratanya sinyal internet dan keterbatasan kepemilikan smartphone oleh siswa.
"Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik. Dengan demikian para siswa, guru, maupun orang tua bisa mendapatkan kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan dana subsidi pembelian pulsa selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung," demikian Syaiful Huda.
