Berita

Deklarator/Presidium KAMI, Din Syamsuddin/Net

Politik

Presidium KAMI: Cabut RUU BPIP Dan RUU Ciptaker!

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2020 | 09:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan arus gerakan moral yang mengikis lorong-lorong aspirasi sempit yang dijerat oligarki dan tirani yang mematikan demokrasi.

Karena itu, dengan arus yang semakin dibendung justru semakin deras KAMI menyuarakan aspirasi rakyat.

Deklarator/Presidium KAMI, Din Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kejujuran.


Atas dasar itu, KAMI menuntut tiga hal antara lain; meminta pemerintah dan DPR segera mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini berubah menjadi RUU Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kemudian, KAMI juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar dan merugikan pedagang kecil, serta merusak lingkungan hidup.

Selanjutnya, DPR dan pemerintah diminta agar menghentikan semua RUU yang bersifat kontroversial, dan fokus kepada penanggulangan pandemik Covid-19.

"Kepada yang bersetuju mari bergabung KAMI, yang tidak setuju jangan menghalangi," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (4/9).

Sekadar informasi, gerakan KAMI telah mendapatkan dukungan dari dalam negeri hingga manca negara. Bahkan berdiri pula KAMI Dokter, KAMI Purnawirawan, KAMI Buruh, KAMI Nelayan, KAMI Santri, KAMI Millennial, dan lain-lain.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya