Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly/Ist

Politik

Jangan Muluk-muluk, Pemerintah Cukup Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Realistis

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 | 04:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah perlu segera menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 secara terukur dan realistis. Sebab, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen yang disampaikan perlu dikaji lebih mendalam.

"Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemik yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, Rabu (2/9).

Anggota Fraksi PKS ini meminta pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024. Baginya, kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries.


Pemerintah kata dia, juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemik Covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Ia kemudian menyinggung angka kemiskinan pada triwulan II/2020 yang naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan. Jumlah pengangguran juga diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

"Semasa pandemik ini, daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun, bahkan menurut data Bappenas daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun semasa pandemik ini," tutup Junaidi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya