Berita

Pengajar Insistut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Muchlas Rowie/Net

Politik

Dapat Apresiasi, Skema Banpres Produktif Diusulkan Diperluas Bagi Petani Dan Nelayan

MINGGU, 30 AGUSTUS 2020 | 04:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kondisi perekonomian global saat ini betul-betul sedang terpuruk akibat pandemik Covid-19. Bahkan, banyak negara yang sudah masuk ke dalam jurang resesi.

Namun, Indonesia diyakini mampu melewati jurang gelap resesi. Dengan catatan segera melakukan langkah-langkah antisipatif.

Begitu disampaikan pengajar di Insistut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Muchlas Rowie, dalam keterangannya, Sabtu (29/8).


Dia mengutip laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Sabtu (5/8), yang menyebutkan ekonomi Indonesia mengalami konstraksi sebesar 5,32 persen atau untuk pertama kalinya masuk zona negatif sejak 1999.

Indonesia, kata Muchlas, bukan termasuk negara yang ekonominya bergantung dengan market dunia, melainkan pada pasar domestik. Karenanya, pemerintah harus menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Muchlas Rowi juga memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah sigap menyusun sejumlah skema untuk menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi. Bahkan beberapa skema sudah diluncurkan Jokowi. Salah satunya bantuan presiden (Banpres) produktif usaha Mikro.

"Banpres produktif yang telah diluncurkan Presiden Jokowi perlu diapresiasi dan mendapat dukungan semua pihak. Karena banpres tersebut mencerminkan totalitas Presiden Jokowi menyelamatkan ekonomi rakyat akibat pandemik," kata Muchlas.

Menurutnya, bantuan bersifat hibah kepada 12 juta pelaku usaha kecil tersebut akan menggerakkan kembali roda perekonomian rakyat di tengah ancaman resesi ekonomi.

"Pelbagai jurus pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu didukung dan dikawal. Banpres Produktif itu darah segar buat ekonomi rakyat, juga program subsidi gaji untuk yang berpenghasilan dibawah 5 juta. Pasti sangat membantu," tutur Muchlas.

Mengingat pentingnya skema program tersebut, Muchlas lantas mengajak semua pihak untuk memastikan Banpres sebesar Rp 2,4 juta itu tepat sasaran dan benar-benar produktif. Sehingga dananya bisa terus bergulir.

"Diharapkan, ada efek domino dari berputarnya dana hibah ini di kalangan bawah. Upaya keras Pemerintah ini akan menolong jika disertai komitmen penerima bantuan. Publik juga perlu ikut mengawal dan mensukseskannya," ujar Muchlas.

Keberpihakan Pak Jokowi terhadap ekonomi rakyat ini penting dilanjutkan dan diperluas penerimanya di sektor pertanian. Insentif dalam bentuk hibah ke para petani, kata Muchlas, akan merangsang gairah mereka, ini akan berkontribusi terhadao ketahanan pangan nasional di masa pandemik.

"Ini momentum untuk memutus ketergantungan terhadap impor pangan. Skema lain yang sebetulnya sudah sempat dibahas di Istana harus segera juga dijalankan," ucap Muchlas.

Seperti diketahui, pemerintah memang juga telah menyiapkan skema yang dapat ditempuh untuk membantu para petani dan nelayan agar dapat tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama pandemik.

Menurut Muchlas, ancaman resesi yang dihadapi saat ini memang tak pernah ada presedennya di pemerintahan mana pun sebelumnya. Karena itu, kata dia, perlakuannya harus berbeda.

"Upaya yang dilakukan harus bersifat extraordinary, sangat luar biasa dan tidak biasa. Seluruh kemampuan harus dikerahkan. Upaya pemerintah harus didukung karena ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," demikian Muchlas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya