Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim/Net

Politik

Realokasi Dana POP, Wakil Rakyat: Menteri Nadiem Secara Halus Mengakui Kesalahan

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 | 03:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dana Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk para pekerja seni yang direalokasikan ke pelaku pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh mencerminkan ada kesalahan dalam program yang dikeluarkan Mendikbud, Nadiem Makarim.

“Secara halus (Menteri Nadiem) mengakui kesalahan,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (28/8).

Namun pada dasarnya, ia mengapresiasi keputusan Mendikbud yang merealokasikan dana POP sudah dalam koridor yang benar. Walaupun di awal kemunculan program tersebut sangat kontroversial.


"Memang lebih baik anggaran POP yang besar itu bisa dimanfaatkan ke pendidikan. Karena saat ini dunia pendidikan menemui banyak kendala dalam pelaksanaanya,” jelas Abdul Hadi.

Abdul Hadi menerima informasi bila saat ini sudah ada edaran bagi semua kepala sekolah untuk mendata nomor peserta didik dan pendidik untuk diserahkan ke Kemendikbud. Ia menilai langkah itu sudah benar tapi terlalu fokus pada bantuan untuk pulsa internet saja.

“Harusnya melihat juga dari sisi gawai dan jaringan sinyal,” imbuhnya.

Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi, mengingatkan, kebijakan Menteri Pendidikan itu baru menyentuh sebagian kecil masalah pendidikan di masa pandemik. Ia berharap Kemendikbud bersinergi dengan kementrian lain agar lebih banyak permasalahan bisa diselesaikan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya