Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Bisnis

Erick Thohir Sedang Kaji Harga Vaksin Corona

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 | 23:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memperkirakan harga vaksin berkisar dari Rp 365.000 hingga Rp 438.000. Namun, perkiraan harga ini masih dikaji ulang oleh PT Bio Farma.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan dua skema pendistribusian vaksin Covid-19 yakni, vaksin gratis bagi peserta BPJS Kesehatan dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Untuk vaksin mandiri, pemerintah telah memperkirakan besaran harga vaksin untuk satu orang yang akan dijualkan.


"Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya 25 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 365.000 hingga 30 dolar AS atau Rp 438.000 per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Erick Thohir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Erick mengurai, penetapan harga vaksin per orang tersebut menyesuaikan harga bahan baku vaksin per dosis yang berkisar 8 dolar AS atau setara dengan Rp116.000 yang dibeli pemerintah.

Meski demikian, ia menduga pada 2021 harga bahan baku vaksin akan turun di kisaran 6 dolar AS hingga 7 dolar AS per dosis.

Sebelumnya, Erick menyatakan pihaknya sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Telah diispkan dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan akan diberikan secara cuma-cuma.

"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," ucapnya. 

Bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini bagian dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.

"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujarnya.

Kata Erick, bakal ada 30 juta dosis vaksin yang akan diperoleh pemerintah dari perusahaan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan Sinovac asal Cina pada akhir tahun 2020. Menurut dia, dua BUMN yakni PT Bio Farma dan PT Kimia Farma terus menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin.

"Kalau satu orang memerlukan dua dosis, maka 15 juta orang yang akan divaksin di akhir 2020, kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," tuturnya.

Adapun, terkait  uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan.

Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN akan mengambil langkah strategis di sektor kesehatan untuk mencegah penyebaran virus dan penanganan dampak pandemik Covid-19 pada 2021. Antara lain; memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk memperoleh vaksin lebih banyak lagi.

"Di tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," demikian Erick.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya