Berita

Musni Umar/Net

Politik

Musni Umar: Jokowi Bisa Dihukum Sejarah Kalau Gagal Bikin Sukses Story

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 | 16:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Selama kekuasaan masih di kuasai oleh elit, Indonesia kesulitan mendapatkan sosok yang benar-benar tepat menjadi pemimpin.

Demikian yang disampaikan sosiolog senior Musni Umar saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bersama Kantor Berita Politik RMOL dengan tema "Merumuskan Presiden Pilihan Rakyat" yang dipandu pimpinan redaksi, Ruslan Tambak.

Menurut Musni, rakyat tidak akan mendapatkan haknya jika politik berjalan tidak benar. Terlebih lagi aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen, menurut Musni telah mengukung kelangsungan demokrasi.


"Mereka yang sudah menikmati oligarki tidak akan mau memberikan haknya kepada rakyat. Tapi rakyat harus memaksa. Bisa lewat parlemen jalanan alias demo, diskusi dan lainnya," ujarnya pada Kamis (27/8).

Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo untuk berani meluruskan demokrasi yang telah ditunggangi para pemilik modal.

"Jokowi bisa dihukum sejarah kalau gagal bikin sukses story. Kita harus sampaikan, supaya Jokowi juga menyadari agar bisa dikenang sepanjang masa dengan meluruskan kembali demokrasi yang sudah dibajak para elit," jelasnya.

Musni pun mengajak para cendikiawan berani bersuara. Sebab, jika para intelektual hanya berdiam diri maka rakyat akan terus menjadi korban.

"Perubahan yang kita perjuangkan ini untuk Indonesia yakni dengan meluruskan demokrasi. Jadi Semua orang harus terpanggil," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya