Periode Lalu Dikenal Suka Lawan Arus, Hairul Saleh Kembali Dilantik Sebagai Anggota DPR

Pimpinan DPR RI resmi melantik Haerul Saleh sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna.

Haerul dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Jokowi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Imran yang meninggal akhir Maret lalu. Keduanya berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

"Perlu kami beritahukan dan kami sampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat keputusan presiden 72/P/2020 tertanggal 17 Juli 2020 tentang PAW anggota DPR RI sisa masa jabatan 2021-2024 yaitu anggota yang terhormat saudara Haerul Saleh yang mewakili Fraksi Partai Gerindra dari pemilihan Sulawesi Tenggara yang menggantikan dan meneruskan yang terhormat Imran dari Fraksi Gerindra," kata Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin yang memimpin rapat paripurna, Selasa (25/8).

Azis kemudian meminta kesepakatan anggota dewan yang hadir untuk melakukan pelantikan Haerul Saleh. Anggota dewan sepakat agenda pelantikan PAW dilakukan.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah dapat didahului pelantikan anggota pengganti antar waktu?" tanya Azis yang kemudian disetujui bersama.

Azis kemudian meminta Haerul Saleh mengikuti sumpah jabatan anggota DPR. Setelahnya, Haerul Saleh menandatangani berita acara pelantikan.

Haerul yang akrab di sapa Aco merupakan anggota DPR periode 2014-2019 Fraksi Gerindra Dapil Sultra. Pada periode sebelumnya, Haerul dikenal cukup kritis pada kebijakan pemerintah dan seringkali melawan arus.

Dalam rapat paripurna usai pelantikannya saja, Haerul beberapa kali melakukan intrupsi terkait kinerja Komisaris Utama Pertamina, Bajuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan tenaga kerja asing.

Haerul juga mengusulkan agar DPR meminta BPK melakukan audit investigative terhadap anggaran kebijakan BI hingga mengusulkan penghapusan reses DPR yang mengakibatkan dia dicemooh rekan-rekannya.

Salah satu sikap melawan arus yang menarik dari Hairul, selama satu periode menjabat diketahui tidak pernah mau mengikuti kegiatan ke luar negeri baik itu kunjungan kerja maupun dalam rangka studi banding terkait pembahasan UU maupun kegiatan lain mewakili parlemen.

"Kegiatan Luar Negeri tidak efektif dan mubazir anggaran," kata Haerul.