Pertemuan antara Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa bersama jajaran/Istimewa
Upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air tak hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai leading sector, melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan.
Demikian disampaikan Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu siang (23/8).
Menurut Firli, media massa berbasis internet atau media siber adalah elemen masyarakat yang penting di tengah perubahan landscape komunikasi yang semakin terbuka dan meluas.
“Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi antikorupsi di semua tingkatan masyarakat,†ujar Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengakui saat ini lembaga antirasuah mengalami semacam dilema antara mengedepankan penindakan atau pencegahan. Namun mantan Deputi Penindakan KPK ini, kedua hal itu harus dilakukan dengan semangat yang sama. Termasuk dengan membarengi aspek pendidikan dan kampanye antikorupsi.
Mantan Kapolda Sumsel ini pun mengibaratkan KPK seperti kesebelasan sepakbola. Tidak mungkin semua pemain yang diturunkan adalah striker atau penyerang yang berambisi mencetak gol ke gawang lawan.
“Tidak ada gol yang terjadi dengan sendirinya. Sebuah gol adalah hasil dari kerja tim. Bahkan dukungan penonton sekalipun memiliki kontribusi terhadap performa kesebelasan di lapangan,†sambungnya.
Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan secara sistematis. Di mana tugas KPK telah diperbaharui dalam UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.
Di dalam Point 4 UU tersebut, KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam tugas ini, KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
“Penindakan harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pendidikan. Tidak boleh ada satu aspek yang mendahului aspek lainnya. Dan khusus untuk pencegahan, KPK berwenang melibatkan banyak pihak, yang artinya berwenang melakukan pencegahan secara sistemik dan sistematik,†kata Firli Bahuri lagi.
Dalam kaitan tugasnya, Firli merasa berkewajiban melibatkan organisasi perusahaan media siber. Dia yakin kolaborasi dengan JMSI akan bermakna positif dan konstruktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh Santosa menjelaskan bahwa JMSI dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.
Sementara Munas I yang dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diselenggarakan dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2020 secara virtual, serta dicatat MURI sebagai forum organisasi tertinggi secara virtual pertama yang diselenggarakan organisasi media. JMSI telah berada di 29 provinsi.
Teguh mengatakan, JMSI didirikan untuk ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang profesional.
“Kami berdiri untuk membantu perusahaan anggota kami menjadi perusahaan media siber yang profesional sesuai UU 40/1999. Ada beberapa syarat kunci, seperti memiliki badan hukum pers, memiliki penanggung jawab yang sudah mengantongi kartu kompetensi Wartawan Utama, memiliki alamat yang jelas, juga tentu saja menghormati kode etik jurnalistik, dan sebagainya,†ujar Teguh Santosa.
Teguh Santosa juga mengundang Firli berbicara di forum diskusi JMSI yang akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat. Dialog tersebut akan diikuti pengurus JMSI baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah, serta wartawan dari media yang tergabung dengan JMSI.
Undangan ini disambut baik Firli Bahuri. Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam dialog nanti, katanya, adalah upaya bersama mencegah korupsi di arena pilkada serentak.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum JMSI didampingi Sekjen Mahmud Marhaba, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi, dan staf Sekretariat Denny N. JA.
