Berita

Gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad/Net

Politik

Akun Hingga Website Media Marak Diretas, Pakar Komunikasi: Kritik Itu Partner Konstruktif Pemeritahan

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring maraknya peretasan akun media sosial para tokoh, aktivis hingga media konvensional membuat resah masyarakat. Adanya peretasan tersebut disinyalir akibat salah kaprahnya pola pikir pihak-pihak tertentu terhadap substansi kritik.

Begitu kata gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad saat mengisi diskusi daring Smart FM, bertajuk "Peretasan di Dunia Maya" secara virtual, Sabtu (22/8).

"Inilah para peretas itu salah mencerna arti kritik terutama (kritik) yang dilakukan oleh media, termasuk yang dilakukan akademisi bahwa kritik itu adalah partner konstruktif pemeritahan demokratif," ujar Ibnu Hamad.


Dia mengatakan, Indonesia yang notabene menganut sistem demokrasi dan itu selaras dengan UUD bahwa kritik merupakan salah satu bentuk check and balance dalam demokrasi. Karena itu, aktivis hingga media konvensional yang mengkritisi kinerja pemerintah seharusnya direspons baik.

"Mestinya, karena yang dikritik pemeritah, yang menjawab adalah humas pemerintah. Tapi saya menilai humas pemeritah enggak jalan, bahwa humas pemerintah menggunakan medsos itu alat saja, tapi yang melaksanakan mestinya humas pemerintah kalau yang dikritiknya pemerintah, maka humas pemerintah sekali lagi sayangnya humas pemerintahnya gak jalan," kata dia.

Terlebih, sambung Ibnu Hamad, bahwa kritik yang berasal dari media didasari pada sebuah fakta. Kalau ada yang tidak pas diharap untuk ditunjukkan secara fakta pula, bukan dengan peretasan akun dan website.  

"Jadi mestinya kalau peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik itu tidak pas, tunjukan saja dimana gak pas nya begitu, apa salahnya," ucapnya.

"Kan dalam demokrasi berlaku fakta dijawab dengan fakta begitu, data dibalas dengan data. Duduk perkara diperlihatkan, direspons dengan duduk perkara. Jadi demokrasi itu menjanjikan kesehatan, kesehatan berfikir, kesehatan dalam berperilaku politik, kesehatan dalam bersosial, saya kira ini yang perlu diluruskan cara berfikir dari orang yang suka meretas ini," demikian Ibnu Hamad menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya