Berita

Gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad/Net

Politik

Akun Hingga Website Media Marak Diretas, Pakar Komunikasi: Kritik Itu Partner Konstruktif Pemeritahan

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring maraknya peretasan akun media sosial para tokoh, aktivis hingga media konvensional membuat resah masyarakat. Adanya peretasan tersebut disinyalir akibat salah kaprahnya pola pikir pihak-pihak tertentu terhadap substansi kritik.

Begitu kata gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad saat mengisi diskusi daring Smart FM, bertajuk "Peretasan di Dunia Maya" secara virtual, Sabtu (22/8).

"Inilah para peretas itu salah mencerna arti kritik terutama (kritik) yang dilakukan oleh media, termasuk yang dilakukan akademisi bahwa kritik itu adalah partner konstruktif pemeritahan demokratif," ujar Ibnu Hamad.


Dia mengatakan, Indonesia yang notabene menganut sistem demokrasi dan itu selaras dengan UUD bahwa kritik merupakan salah satu bentuk check and balance dalam demokrasi. Karena itu, aktivis hingga media konvensional yang mengkritisi kinerja pemerintah seharusnya direspons baik.

"Mestinya, karena yang dikritik pemeritah, yang menjawab adalah humas pemerintah. Tapi saya menilai humas pemeritah enggak jalan, bahwa humas pemerintah menggunakan medsos itu alat saja, tapi yang melaksanakan mestinya humas pemerintah kalau yang dikritiknya pemerintah, maka humas pemerintah sekali lagi sayangnya humas pemerintahnya gak jalan," kata dia.

Terlebih, sambung Ibnu Hamad, bahwa kritik yang berasal dari media didasari pada sebuah fakta. Kalau ada yang tidak pas diharap untuk ditunjukkan secara fakta pula, bukan dengan peretasan akun dan website.  

"Jadi mestinya kalau peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik itu tidak pas, tunjukan saja dimana gak pas nya begitu, apa salahnya," ucapnya.

"Kan dalam demokrasi berlaku fakta dijawab dengan fakta begitu, data dibalas dengan data. Duduk perkara diperlihatkan, direspons dengan duduk perkara. Jadi demokrasi itu menjanjikan kesehatan, kesehatan berfikir, kesehatan dalam berperilaku politik, kesehatan dalam bersosial, saya kira ini yang perlu diluruskan cara berfikir dari orang yang suka meretas ini," demikian Ibnu Hamad menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya