Berita

Suku asli Brazil memblokir jalan raya karena kecemasan penyebaran Covid-19 dan penebngan hutan/Net

Dunia

Protes Penanganan Covid-19 Hingga Penggundulan Hutan, Puluhan Suku Asli Brasil Blokir Jalan Utama

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 07:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Puluhan anggota kelompok etnis Kayapo Mekranoti Brasil memblokir jalan raya BR-163 melalui Amazon di luar kota utara Novo Progresso sejak Senin lalu.

Bahkan, pada Kamis (20/8), berbekal tombak dan busur para pengunjuk rasa yang berasal dari suku asli Brasil itu berjanji untuk mempertahankan penghalang di jalan raya utama sampai pihak berwenang mendengarkan permintaan mereka untuk membantu memerangi Covid-19 dan penggundulan hutan.

Mereka bersumpah tidak akan lagi mencabut blokade secara berkala untuk membiarkan pengemudi truk lewat, seperti yang telah mereka lakukan selama dua hari terakhir.


"Kami akan tetap di sini sampai pemerintah mengirimkan perwakilannya untuk berbicara dengan kami," kata salah satu pemimpin protes, Mudjere Kayapo, seperti dikutip dari AFP, Jumat (21/8).

Jalan raya ini adalah jalur utama untuk mengirim jagung dan kedelai, dua bahan ekspor utama Brasil dari jantung pertanian bagian barat-tengah negara itu. Seorang hakim federal telah memerintahkan para pengunjuk rasa untuk mundur, dengan alasan kerusakan ekonomi yang mereka timbulkan.

Dia menolak banding pada hari Rabu, dan telah memerintahkan polisi federal untuk menindak tegas para pengunjuk rasa jika mereka tidak mematuhinya.

Para Kayapo Mekranoti memperingatkan hal itu akan menyebabkan kekerasan.

“Kami tidak ingin bertengkar. Tapi kami tidak akan menerima tentara atau polisi datang ke sini dan mengusir kami dengan paksa. Jika itu terjadi, akan ada darah yang tumpah di aspal," kata mereka dalam surat kepada FUNAI kantor urusan adat pemerintah.

Mengenakan hiasan kepala bulu dan cat tubuh, pengunjuk rasa membakar surat dari FUNAI yang menolak beberapa tuntutan mereka dan menyerukan kesabaran pada yang lain.

Suku Kayapo Mekranoti menuntut pemerintah sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro untuk mencairkan dana yang mereka katakan sebagai hutang atas kerusakan lingkungan yang disebabkan pembangunan jalan raya ke tanah mereka.

Mereka juga ingin membantu memerangi penambangan ilegal , penggundulan hutan , dan virus corona baru , yang telah melanda terutama di kalangan masyarakat adat di wilayah tersebut.

"Hak kami dilanggar," kata para pengunjuk rasa.

“Kesehatan masyarakat adat semakin rapuh dari hari ke hari. Kami di sini untuk mempertahankan Amazon dan melindungi wilayah kami. Tapi pemerintah ingin membuka tanah adat untuk proyek-proyek ilegal, termasuk pertambangan, penebangan, dan peternakan."

Sejauh ini ada 26.000 penduduk asli yang telah terinfeksi dan 690 telah meninggal dalam pandemi, menurut Asosiasi Masyarakat Adat Brasil (APIB).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya