Berita

Deklarasi KAMI/Net

Politik

Kelompok Milenial Tuding KAMI Sebagai Gerakan Politik

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 02:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekelompok anak muda yang menamakan diri Koalisi Aksi Milenial Indonesia (KAMI) mengkritisi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi Jakarta, beberapa hari yang lalu.

“Kami melakukan aksi penolakan pada saat deklarasi sebagai bentuk kritikan kepada deklarator KAMI,” kata Mohammad Daud L, juru bicara Koalisi Aksi Milenial Indonesia (KAMI), Jumat (21/8).

Meski demikian, Daud mengatakan, pihaknya menghargai deklarasi KAMI sebagai hak politik warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Begitu juga dengan aksi penolakan yang juga merupakan bagian hak politik KAMI sebagai warga negara.


“Oleh karena itu, tidak ada hak bagi para pendukung deklarasi KAMI untuk melarang kami mengekspresikan aspirasi kami,” ujarnya

Seperti hak politik pendukung deklarasi dalam mengkritik pemerintah, kata Daud, pihaknya  juga punya hak untuk mengkritik cara-cara yang mereka anggap tidak benar.

Menurut dia, deklarasi KAMI telah melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Di Tugu Proklamasi, kata dia, sudah dipasang pengumuman dari Gubernur Anies Baswedan tentang larangan melakukan kegiatan yang membuat kerumunan.

“Kegiatan deklarasi KAMI tersebut sangat jelas melanggar aturan Gubernur,” katanya.

Daud mempertanyakan kemampuan para deklarator KAMI menegakkan aturan apabila cara-cara yang mereka lakukan juga melanggar aturan.

“Kenapa Gubernur DKI Jakarta diam saja? “

Daud menilai, pernyataan yang menyebutkan aksi KAMI sebagai gerakan moral adalah penipuan dan penyesatan.

Menurutnya, deklarasi KAMI nyata-nyata gerakan politik yang dibungkus dengan nama gerakan moral.

“Landasan moral macam apa yang dilakukan dengan cara tipu-tipu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, deklarasi KAMI dilakukan oleh orang-orang yang tidak sabar dengan proses politik pergantian pemerintahan secara konstitusional. Jika mereka mau bersabar, kata dia, tahun 2024 adalah momen yang tepat untuk mereka tampil menyampaikan gagasan politiknya yang lebih baik dari pemerintah sekarang.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya