Hasto PDIP: Pasangan Independen Di Pilkada Solo Sehat Bagi Demokrasi

Hak konstitusional setiap warga negara untuk ikut berkontestasi politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) dijamin konstitusi.

Karena itu, lolosnya verifikasi faktual pasangan calon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) dalam Pilkada Kota Solo merupakan hal yang sehat bagi demokrasi di tanah air.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers virtual, di acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP gelombang pertama, Jumat (21/8).

"Di Solo bahwa demokrasi berupa kontestasi antar kandidat itu hak-haknya dijamin, hak konstitusional warga negaranya dijamin sehingga selain Mas Gibran ada juga pasangan independen ini merupakan hal yang sehat bagi demokrasi," kata Hasto.

Menurut dia, persaingan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, meskipun tidak selalu melihat kendaraan politiknya, apakah berasal partai politik maupun jalur perseorangan atau independen.

Meski begitu, Hasto menegaskan, PDIP siap memenangkan calonnya yakni putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka pada pertarungan Pilkada Kota Solo.

"Kontestasi ini memang diperlukan di dalam demokrasi yang sehat, sehingga baik calon dari luar, calon independen kami selalu menyatakan siap dan kunci kemenangan adalah soliditas partai dengan strategi gotong royong, maka semua bertanggung jawab," tuturnya.

PDIP resmi mengusung Gibran dan Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo 2020 setelah rekomendasi diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini diyakininya tetap akan membuat seluruh kader Solo sekuat tenaga bulat memenangkan Gibran dan Teguh.

"Sejak awal ketika kami mencalonkan Mas Gibran tentu disertai dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran, beliau kan selalu turun ke bawah dan mempersiapkan diri dengan baik," ujarnya.

"Jadi kami siap berkontestasi dan kami menjanjikan kontestasi yang sehat, mendidik rakyat, kontestasi yang diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila," demikian Hasto.