KAMI bersama seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama menggeruduk gedung DPR, Senayan, Jakarta pada pekan depan, Jumat (28/8).
Begitu bunyi selebaran yang diterima redaksi dalam sebuah pesan di WhatsApp.
Namun demikian, KAMI di sini bukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan pada Selasa (18/8) kemarin, melainkan singkatan dari Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Dalam sebaran tersebut tertera seruan untuk mengembalikan moral bangsa, dan juga kembali kepada nilai bangsa yang tertera dalam UUD 1945.
“Kembalikan kiblat bangsa. Kembalikan UUD 45. Makzulkan atau mati,†bunyi kalimat awal sebaran tersebut.
Diuraikan dalam pesan ini bahwa KAMI telah melakukan kajian dan diskusi mengenai permasalahan bangsa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Simpulannya, mereka menganggap era Jokowi sangat memprihatinkan terlebih dalam penanganan pandemik Covid-19 ini.
“Krisis rezim Jokowi menonjol di semua dimensi, apalagi dimensi ekonomi yang sangat krisis! Di sini kami menilai bahwa presiden Jokowi tidak mampu membawa bangsa Indonesia yang besar ini,†bunyi seruan itu.
KAMI juga menilai bahwa rezim yang paling gagal setelah reformasi adalah rezim Jokowi. Mereka mendesak agar mantan walikota Solo itu segera membuat pengakuan atas ketidakmampuan dalam memimpin, sebelum terjadi hal yang lebih buruk dan lebih besar terhadap bangsa Indonesia.
“Komite Aksi Mahasiswa Indonesia menginginkan Jokowi sadar dan berjiwa besar untuk memundurkan diri sebagai presiden karena itulah negarawan sejati, jika tidak mampu membawa bangsanya kepada yang lebih baik,†lanjut sebaran ini.
Adapun tuntutan KAMI dalam seruannya ini, terdapat lima poin. Pertama mendesak MPR dan DPR RI segera berpikir menuju sidang istimewa jilid II sebelum negeri ini hancur lebur.
Kedua, kembali kepada UUD 45, kemudian menolak Omnibus Law RUU Ciptaker. Selanjutnya, menolak RUU HIP dan RUU BPIP. Terakhir, mereka menolak politik dinasti.
“Desakan ini KAMI sampaikan dengan penuh seksama dan kajian yang didasari dengan cinta NKRI tanpa rezim gagal,†demikian sebaran tersebut.
Kantor Berita Politik RMOL sudah mencoba menghubungi nomor inisiator aksi atau penanggung jawab aksi Muhammad Nurdin selaku Sekertaris Jenderal KAMI, yang tertera dalam sebaran tersebut. Namun sudah beberapa kali ditelepon, yang bersangkutan tidak mengangkat.
