Menteri Sosial Juliari Batubara/Net
Kementerian Sosial tetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai kawasan siaga bencana (KwSB) ke-8 di Indonesia. Kawasan Siaga bencana di kabupaten ini meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Galur,Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Karangwuni.
Menteri Sosial Juliari P. Barubara menjelaskan pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo, DIY.
"Arahan presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah KwSB karena memang di sini rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk disini," kata Juliari dalam keterangannya, Kamis (20/8).
Pengembangan KwSB ini, kata Mensos, merupakan bentuk kegotongroyongan karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana tidak akan maksimal.
"Berapa pun jumlah personil pemerintah tentu masih kurang," ucapnya.
Pada tahap awal, KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).
"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya megathrust karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.
"Kita akan terus kembangkan KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada 741," katanya.
Sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan para stakeholder terkait.
Rapat koordinasi, disebut Juliari menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.
"Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana," urainya.
Juliari menjelaskan didalam KwSB masyarakat diberikan edukasi dan simulasi bagaimana mengantisipasi jika terjadi bencana dengan tujuan agar warga tahu harus apa saat bencana melanda.
"Saat bencana terjadi, warga kawasan siaga bencana sudah benar-benar ready. Itu yang penting," pungkasnya.
