Berita

Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi/Net

Politik

Sekjen GNPF Minta Serangan Norak Dan Kampungan Terhadap KAMI Dihentikan

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 09:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggapan miring serta perlakuan yang dialami sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) amat disayangkan Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi.

Edy mengatakan, KAMI yang dideklarasi pada Selasa (18/8) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat telah disikapi berlebihan oleh sejumlah pihak yang tidak menyukai keberadaannya.

"Deklarasi KAMI ternyata disikapi secara norak dan kampungan. Rezim yang merasa terancam melakukan berbagai upaya untuk mencegah kelahiran dan berkembangnya KAMI," ujar Edy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).


Sebagai contohnya, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia ini menyebutkan sejumlah bentuk perlakuan tidak mengenakan yang menimpa deklarator KAMI dan juga kabar hoax yang terus menerpa.

Misalnya, seperti yang dialami Presidium KAMI, Din Syamsuddin, di mana akun Twitter miliknya diretas. Selain itu juga muncul sebuah foto sekelompok orang yang membawa poster "Makzulkan Jokowi" mengatasnamakan diri sebagai deklarator KAMI.

"Mulai dari mengintimidasi para inisator, mengancam dan melarang rakyat di daerah yang hendak datang, sampai menyebarkan meme-meme palsu yang sangat provokatif," beber Edy.

Lebih lanjut, Edy meminta kepada pihak yang tidak menyukai kehadiran KAMI agar tidak melakukan cara-cara yang seperti itu.

"Jadi, kepada penguasa dan para anteknya, hentikan cara-cara norak dan kampungan itu. Apalagi masih saja mengandalkan buzzerRp yang benar-benar telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan horizontal," demikian Edy Mulyadi menambahkan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya