Komisi VI DPR: Bersih-bersih BUMN Jangan Karena Like And Dislike

Ekonomi merupakan persoalan yang sangat luas untuk dijadikan sebuah topik diskusi. Salah satunya adalah isu ekonomi adalah soal performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidhowi dalam Refleksi Hari Kemerdekaan bertajuk ‘Perubahan untuk Kemajuan’ dengan subtema ‘Bersih-Bersih BUMN, Benarkah?’ yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) secara virtual, pada Rabu (19/8).

“Setidaknya saya membaca dua hal. Pertama, bersih-bersih yang dimaksud dalam tema diskusi hari ini adalah soal pergantian komposisi struktur di BUMN. Bisa karena performa seseorang di sana bermasalah atau karena masa jabatan yang sudah habis,” kata Baidhowi.

Kedua, lanjutnya, perubahan struktur di BUMN bisa juga dilakukan jika pegawai tidak loyal atau patuh terhadap pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung.
Misalnya, kata Dewan Pembina PP IPNU ini, seperti pegawai yang ternyata tidak bisa menerjemahkan visi Indonesia Maju ke dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

“Tetapi yang paling tidak boleh atau dilarang adalah jika perubahan struktur di dalam BUMN itu dilakukan berdasarkan like and dislike. Ini tidak boleh. Tapi kalau rotasi itu berdasarkan standar kinerja untuk peningkatan kapasitas kinerja boleh-boleh saja,” jelasnya.

Kemudian, hal yang paling disoroti di BUMN adalah soal pengangkatan jabatan. Menurutnya, siapa saja boleh menduduki jabatan di BUMN asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah tidak boleh menjadi pengurus partai politik.

“Saya yakin hal itu dilakukan karena mengarah kepada profesionalisme,” ujarnya.

Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengungkapkan bahwa BUMN merupakan penggerak ekonomi. Sekitar 40 persen, perputaran ekonomi di Indonesia digerakkan oleh BUMN.

“Jadi kalau BUMN bekerja dengan baik, maka semua komponen ekonomi di Indonesia bisa bergerak. Pengaruh BUMN terhadap perekonomian negeri ini sangat besar,” katanya.

Berdasarkan penuturannya, Menteri BUMN Erick Thohir saat ini membagi BUMN ke dalam empat kuadran. Pertama, perusahaan BUMN yang bertugas untuk mencari untung. Jadi, untuk tugas tidak difokuskan sehingga hanya berfokus untuk kepentingan mencari uang saja.

“Misalnya (contoh) seperti Bank Mandiri, BNI, dan Garuda yang memang untuk mencari uang,” ucapnya.

Kedua, perusahaan yang di samping untuk mencari untung tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Beberapa diantaranya adalah BRI, PLN, Pertamina, dan PGN. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang hanya ditugaskan dan berhubungan dengan rakyat tetapi tidak untuk mencari untung.

“Keempat, perusahaan-perusahaan yang tidak cari untung dan juga tidak ada penugasan. Nah yang seperti ini apakah harus dikubur atau tidak? Jadi, tidak semua BUMN ini untung,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kemajuan besar di BUMN. Salah satunya adalah Menteri Erick yang meminta agar BUMN untuk melakukan percepatan karir. Sekitar 10 persen anak muda diberikan peluang untuk menduduki jabatan penting di sana.

“Semua BUMN wajib untuk memberikan peluang kepada siapa pun. Perempuan juga diberi peluang untuk bersaing sekitar 15 persen,” ungkapnya.

Lanjutnya, tidak bisa menduduki jabatan di BUMN hanya karena memiliki kedekatan dengan seseorang. Melainkan berdasarkan standar kerja yang diterapkan BUMN, baik untuk jajaran direksi maupun komisaris.

“Tidak ada soal like and dislike di sini,” pungkasnya.