Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Samuel F. Silaen/Net
Sejak awal kemunculannya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) selalu menyatakan sebagai sebuah gerakan moral. Namun, apa yang sesungguhnya diperjuangkan KAMI masih belum cukup konkret.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen, jangan-jangan ada udang di balik batu dari kemunculan KAMI ini.
"Deklarasi KAMI itu hanya bagian dari dagelan politik untuk 'pressure dan mencuri' perhatian pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Manuver politik KAMI ini hanya persoalan kekuasaan yang belum mereka 'rengkuh' saat ini. Apakah pentolan KAMI itu tidak pernah di barisan penguasa?" tanya Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/8).
"Lantas apa saja yang mereka sudah perbuat dan monumental selama pentolan-pentolan di KAMI itu di singgasana kekuasaannya? Tolong dibuktikan dan sebutin dong. Supaya publik bisa tahu dan ingat. Kalau mereka cinta negeri ini harusnya mereka turun ke bawah membantu rakyat," kritik Silaen.
Dalam pandangan aktivisi organisasi kepemudaan ini, KAMI harus konkret melakukan tindakan langsung kepada rakyat Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang agar bisa disebut sebagai gerakan moral.
Karena, tak dapat dipungkiri, kehadiran KAMI juga dapat porsi sabagai penyeimbang, seperti jargon politik yang digaungkan. Artinya melecut birokrasi negeri ini untuk bekerja cepat, tuntas melayani rakyat.
"Kenapa KAMI tidak menyoroti partai politik dengan kritis, beranikah? Semua berawal dari lembaga partai politik sebagai rekrutmen 'man power' dalam semua jabatan publik. Apa yang telah KAMI lakukan terhadap kinerja partai politik sebagai sumber utama 'penyalur' yang mengurusi hajat hidup rakyat (DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota)," tutur alumni Lemhanas Pemuda I 2009 itu.
Masih kata Silaen, yang disoroti KAMI ini hanya persoalan ecek-ecek yang terkait dengan kursi kekuasaan politik soal bagi-bagi jabatan. Sebut saja Jerinx SID yang hanya kritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja ditangkap polisi lalu dipenjarakan, tapi pentolan KAMI yang sudah menegasikan pemerintah yang sah tidak ditindak oleh polisi.
KAMI ini, ditegaskan Silaen, bukan gerakan moral. Tapi terkesan gerakan para barisan sakit hati bermuatan politik untuk merebut kursi kekuasaan. Mungkin saja sudah meminta baik-baik tapi diabaikan. Hal ini terlihat jelas karena pentolan-pentolan KAMI belum dapat bagian dari kue kekuasaan yang ada saat ini.
Karena, menyoroti kinerja pemerintah pasti tak bisa lepas dari kekuatan partai politik yang menjadi sumber dan rujukan yang merekomendasikan personal yang akan duduk di jabatan publik. Seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Dubes, Direksi, Komisaris BUMN, dll.
"Kenapa KAMI tidak berani mengoreksi dengan lantang kinerja partai politik dkk yang selama ini jadi penentu dalam menempatkan orang-orang yang duduk di jabatan publik. Di sinilah akar permasalahannya, jika mau diperbaiki, agar yang terpilih adalah 'the right man on the right place'," tegas Silaen.
"Justru menurut hemat saya, rakyat sudah pintar tapi berdaya melakukan perubahan itu sendiri. Nah, disinilah mereka yang menjadi pentolan KAMI harus 'action', jangan justru memperkeruh situasi politik nasional yang lagi kerja keras melawan dampak sosial ekonomi akibat hantaman pandemik Covid-19 ini," imbuhnya.
Apa yang disampaikan oleh KAMI itu, lanjut Silaen, bukanlah hal-hal baru. Tapi hanya pengulangan dan penegasan dari sikap politik para deklarator yang selama ini berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Hampir semuanya pejabat diendors lewat partai politik lalu disodorkan ke lembaga 'kepresidenan' lalu ditetapkan dengan SK pengangkatan sebagai pejabat publik. Itu semuanya tidak bisa lepas dari kepentingan partai politik yang memilih, menentukan, dan merekomendasikan personel untuk duduk di kursi jabatan tertentu," ungkap Silaen yang merupakan barisan relawan pendukung Jokowi.
Silaen mencotohkan dirinya sendiri, ketika direkomendasikan oleh orang atau partai politik, maka dirinya harus berdiri di dua sisi kepentingan. Yakni dari sisi kepentingan yang memilih/merekomendasikan, menentukan hingga mendudukan di kursi tersebut. Di sisi lain, juga melakukan dengan baik dan sukses tugas dan fungsi (tupoksi) di mana ditugaskan," papar Silaen.
"Jadi salah besar barisan KAMI itu hanya 'menyerang' sisi pemerintahan Jokowi. Kenapa bukan hulunya atau sumber penentunya yang 'diserang'. Memperbaiki hulunya sama baiknya mendukung pemerintah Indonesia jadi maju dan hebat di masa mendatang," pungkasnya.
