Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
Keberadaan para mafia yang diklaim telah bersemayam di Indonesia tidak mudah diberangus.
Menurut mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, sekelas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun tak bisa berkutik.
"Beranikah KPK yang dipuja-puja rakyat menyeret tokoh-tokoh yang sudah berhasil menghancurkan ekonomi sosial dan politik bangsa kita? Jawabannya tidak," kata Amien Rais di akun Instagramnya, Selasa (18/8).
Menurutnya, saat ini keberadaan lembaga antirasuah terkesan sudah melenceng dari awal mula pembentukannya.
"KPK, apalagi yang sekarang, hakikatnya bukan saja menghalangi penegakan hukum, tetapi telah meremukredamkan hukum atau
distruction of justice," kritiknya.
"Bila kita jujur, presiden sendiri punya andil paling besar dalam melakukan distruksi hukum tersebut," sambungnya.
Amien kemudian menyinggung pernyataan ekonom Salamuddin Daeng berkenaan dengan keberadaan para mafia yang telah masuk hingga ke proyek pembangunan garapan pemerintah era Preside Joko Widodo.
Bahkan beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga dinilainya memberi ruang bagi para mafia, taipan, dan cukong untuk mengeruk kekayaan Indonesia.
Salah satunya kebijakan pengampunan pajak atau
tax amnesty. Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan itu justru disinyalir dirancang oleh para mafia, taipan, cukong untuk mengambil kekayaannya yang disimpan di luar dengan bebas.
"Tentu karena sudah 'menyelesaikan' aturan pengampunan pajak abal-abal itu seenaknya sendiri, uang mereka jadi bersih. Proyek
tax amnesty itu kini sudah gagal, tapi tidak jadi persoalan lagi bagi kelompok kriminal mafia, taipan, dan cukong," tandasnya.
