Mengakomodasi Kepentingan Buruh Melalui Tim Khusus RUU Ciptaker

Tim khusus yang dibentuk DPR dengan melibatkan buruh menjadi sebuah terobosan baru dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Keterlibatan buruh dalam tim khusus bentukan DPR ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah agar kepentingan buruh terakomodasi. Sebab tidak mudah menentukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investor dan buruh secara adil.

"Pada saat draf RUU itu disusun pemerintah, kelompok buruh kurang terakomodasi. Hal ini bisa diperbaiki saat pembahasan di DPR sehingga buruh bisa memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga legislatif," kata ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton A Setyawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8).

Anton pun mendorong agar fokus pembahasan RUU Cipta Kerja diutamakan untuk memperbaiki masalah perizinan investasi. Dengan iklim investasi yang bagus, persoalan ketenagakerjaan yang ada diyakini akan bisa terurai.

"Ekonomi biaya tinggi dalam proses perizinan investasi yang penuh dengan korupsi ini sebenarnya justru lebih membebani pengusaha dibandingkan dengan masalah buruh," lanjut Anton.

Anton juga menekankan agar penyederhanaan izin investasi untuk UMKM juga diutamakan dalan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, sektor UMKM bisa menjadi solusi yang baik bagi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

"Melakukan transformasi dari pekerja menjadi wirausahawan yang paling memungkinkan adalah melalui bisnis UMKM. Kemudahan dan kejelasan regulasi UMKM juga bisa melindungi kepentingan pekerja sektor informal," tutupnya.