Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim/Net

Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 08:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo sudah seharusnya mereshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim lantaran kerap membuat blunder.

Mulai dari program organisasi penggerak (POP) yang menuai kritikan lantaran dianggap menegasikan peran ormas bersejarah sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (15/8).


"Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud. Banyak belunder dilakukan. Termasuk program POP yang menyinggung Muhammadiyah, NU, dan PGRI," kata Ujang Komarudin.

Menurutnya, Nadiem Makariem memang sukses secara karir di unicorn seperti Gojek. Hanya saja, tidak cocok jika harus menerapkan iklim bisnis di sektor pendidikan.

"Nadiem itu sukses di Gojek. Tapi tak cocok di Kemendikbud," ujar Ujang Komarudin.

Belum lagi, masalah birokrasi di Kemendikbud yang disebut-sebut "ada birokrasi di dalam birokrasi". Hal ini antara lain yang membuat institusi perlu dievaluasi dengan mencopot Nadiem Makariem selaku nahkoda masa depan pendidikan nasional.

"Birokrasi di Kemendikbid juga acak-acakan. Bawa teman-temennya masuk Kemendikbud. Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud," demikian Ujang Komarudin.

Bergulirnya wacana reshuffle kabinet setelah Presiden Jokowi "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020, lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis. Bahkan, kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya