Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim/Net

Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 08:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo sudah seharusnya melakukan evaluasi total di sektor pendidikan dengan melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (15/8).

"Perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian," kata Dedi Kurnia Syah.


Pasalnya, selain kebijakannya selama ini hanya menuai kontroversi dan gaduh di tengah pandemik Covid-19, Nadiem juga dinilai tidak mengindahkan visi misi Presiden.

"Kebijakan dan program Nadiem, memang lebih banyak yang menuai kontroversi. Terlebih penerapan kebijakan pendidikan di masa pandemik, justru lebih sering membikin kisruh," ucap Dedi Kurnia Syah.

Menurut dia, Mas Menteri sapaan akrab Nadiem, sudah seharusnya dievaluasi jika tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden. Sektor pendidikan sedianya diisi oleh anak bangsa yang lebih matang dan memiliki kapasitas tentang arah cita-cita pendidikan nasional.

"Dengan misi dan visi Presiden, perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian dengan tokoh yang lebih matang dalam pemahaman arah pendidikan nasional," demikian Dedi Kurnia Syah.

Bergulirnya wacana reshuffle kabinet setelah Presiden Jokowi berpidato dan "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis, bahkan kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.

Soal kinerja Nadiem, dia dianggap gagal terkait belajar jarak jauh di tengah pandemik. Dia juga membuat kisruh terkait Program Organisasi Penggerak (POP), yang membuat NU dan Muhammadiyah hengkang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya