Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim/Net

Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot

SABTU, 15 AGUSTUS 2020 | 08:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo sudah seharusnya melakukan evaluasi total di sektor pendidikan dengan melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (15/8).

"Perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian," kata Dedi Kurnia Syah.


Pasalnya, selain kebijakannya selama ini hanya menuai kontroversi dan gaduh di tengah pandemik Covid-19, Nadiem juga dinilai tidak mengindahkan visi misi Presiden.

"Kebijakan dan program Nadiem, memang lebih banyak yang menuai kontroversi. Terlebih penerapan kebijakan pendidikan di masa pandemik, justru lebih sering membikin kisruh," ucap Dedi Kurnia Syah.

Menurut dia, Mas Menteri sapaan akrab Nadiem, sudah seharusnya dievaluasi jika tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden. Sektor pendidikan sedianya diisi oleh anak bangsa yang lebih matang dan memiliki kapasitas tentang arah cita-cita pendidikan nasional.

"Dengan misi dan visi Presiden, perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian dengan tokoh yang lebih matang dalam pemahaman arah pendidikan nasional," demikian Dedi Kurnia Syah.

Bergulirnya wacana reshuffle kabinet setelah Presiden Jokowi berpidato dan "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis, bahkan kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.

Soal kinerja Nadiem, dia dianggap gagal terkait belajar jarak jauh di tengah pandemik. Dia juga membuat kisruh terkait Program Organisasi Penggerak (POP), yang membuat NU dan Muhammadiyah hengkang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya