Berita

Politisi Senior Amien Rais kritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Amien Rais: Politik Era Jokowi Memecah Belah Dan Bermental Koncoisme

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 | 01:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perkembangan politik nasional belakangan makin jauh dari nilai demokrasi sejak Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo selama berjalan dua periode.

"Perkembangan politik nasional kian jauh dari spirit demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kritik politisi senior Amien Rais di akun Instagramnya, Rabu malam (12/8).

Di masa pemerintahan Jokowi, Amien Rais melihat demokrasi terbelenggu dengan adanya kecurigaan serta ketakutan yang diperlihatkan pemerintah terhadap umat Islam yang bersikap kritis kepada rezim.


"Ini begitu jelas kita rasakan. Kriminalisasi, demonisasi, dan persekusi terhadap para ulama yang ber-amar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum," sambungnya.

Sebagai presiden, kata Amien Rais, seharusnya Jokowi berpikir untuk terus bekerja demi rakyat, bukan menjadi pemimpin partisan demi sekelompok orang.

"Politik partisan ini tidak bisa tidak, cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme," tegas mantan Ketua MPR RI ini.

Hal yang nyata ia contohkan yakni pada saat peristiwa unjuk rasa marathon yang dimulai pada 4 November 2016 silam atau yang dikenal dengan aksi bela Islam.

"Unjuk rasa damai, tertib, bersih, dan bertanggung jawab. Tiga orang utusan mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi, tapi menunggu dari pagi sampai larut senja, Pak Jokowi seharian meninggalkan istana, alasannya ada urusan teknis di bandara Soekarno-Hatta," kenang Amien Rais yang turut serta dalam aksi bela Islam.

"Sampai sekarang, penyakit kulit yang bernama partisanship tetap menjadi pegangan rezim Pak Jokowi dalam menghadapi umat Islam yang kritis terhadap kekuasaannya," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya