Berita

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi: Gas Dan Rem Kepala Daerah Harus Dikontrol Saat Membuka Kegiatan Ekonomi

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 03:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembukaan wilayah dalam masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) diminta dilakukan secara bertahap. Kepala daerah pun diminta berhati-hati dan memilih waktu yang tepat untuk membuka wilayah di tengah pandemik Covid-19.

“Membuka sebuah wilayah dengan kondisi yang ada jangan sampai langsung dibuka, ada tahapan-tahapan di pra kondisi. Di tahapan pra kondisikan dulu, kemudian kita memilih waktu. Timing ini penting sekali kapan ini dibuka. Karena jangan sampai kita menyampaikan masuk dalam new normal dianggap kita ini tidak ada masalah, ini yg harus diingatkan kepasa masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo di Bandung, Selasa (11/8).

Dalam kesempatan tersebut, presiden juga meminta sektor yang akan dibuka harus dipertimbangkan sesuai dengan prioritas.


“Prioritas sektor itu betul-betul harus dilihat. Sektor mana yang harus dibuka terebih dahulu tidak semuanya langsung dibuka, tahapan-tahapan mesti dilakukan. Sektor yang risikonya rendah itu dahulukan, sektor yang risikonya tinggi tolong direm untuk diberikan di bagian belakang saja,” katanya dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, untuk membuat kegiatan ekonomi dan kesehatan harus berjalan seiring. Sebab, keduanya sama-sama penting agar tidak menimbulkan problem sosial yang berarti di kalangan masyarakat.

“Urusan kesehatan, urusan ekonomi adalah dua yang hal yang sama-sama penting. Tidak bisa kita hanya ngurusi urusan Covid urusan kesehatan, tapi urusan ekonominya tidak diurus, ini juga akan menimbulkan problem sosial ekonomi di masyarakat,” jelasnya.

“Oleh sebab itu, berulang kali saya sampaikan gas dan remnya ini bupati, walikota, gubernur betul-betul harus dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” demikian Presiden Jokowi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya