Petani Simalingkar saat jalan kaki dari Medan ke Jakarta/Net
Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan konflik agraria Petani Simalingkar dan Mencirim dengan perusahaan pelat merah PTPN II.
Begitu ditegaskan Dewan Pembina SPSB, Aris Wiyono dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (10/8).
"Presiden Jokowi segera selesaikan konflik agraria antara petani Sei Mencirim dan Simalingkar dengan PTPN II," tegasnya.
Selain itu, Aris juga menyatakan pihaknya mendesak Kementerian BUMN mengevaluasi penguasaan lahan PTPN II hasil rampasan dari lahan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang telah menjadi tempat permukiman sejak puluhan tahun dan areal pertanian sebagaimana Surat Keputusan (SK) Land Reform.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga didesak untuk mencabut HGB seluas 240 hektar di atas permukiman petani Simalingkar dan mengembalikan hak petani Sri Mencirim.
"Kementerian ATR/BPN segera mencabut HGB seluas 240 Ha di atas pemukiman petani Simalingkar, dan mengembalikan hak lahan berdasarkan SK Landreform bagi Petani Sei. Mencirim," tekannya.
"Jalankan reforma agraria sejati di atas tanah-tanah masyarakat yang diklaim oleh PTPN dan Perhutani," demikian Aris Wiyono.
Sekadar informasi, ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) ini telah melakukan aksi jalan kaki selama 48 hari, dari Medan menuju Jakarta. Mereka telah menempuh jarak 1800 Km berjalan kaki setalah tiba di Jakarta pada Jum’at, (8/8) kemarin.
Gerakan SPSB dan STMB ini didukung oleh sejumlah elemen masyarakat antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), KPA Wilayah Jawa Barat dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI).
Kemudian, Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Komite Jakarta Raya.
Sejumlah elemen masyarakat yang mendukung gerakan SPSB dan STMB ini tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).
