Berita

Zulkifli S. Ekomei/Net

Politik

Zulkifli Ekomei: Amandemen UUD 45 Tahun 2002 Palsu!

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 | 18:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 atau selanjutnya disebut UUD 2002 merupakan UU palsu dan manipulatif. Pasalnya, banyak kejanggalan dalam pembentukan perubahan UUD tersebut.

Demikian disampaikan Zulkifli S. Ekomei, dalam webinar Patriot Pancasila bertajuk "Tanggal 10 Agustus 2002, saat ditetapkannya UUD'45 palsu oleh MPR" pada Senin (10/8).

"Kalau ada barang yang namanya sama isinya berbeda, itu barang tiruan, kalau bahasa anak muda sekarang itu KW, nah itu yang terjadi. Saya lihat memang perubahannya sangat mendasar," ujar Zulkifli Ekomei.


Dia lantas mengurai bahwa UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2002 itu bukan perubahan yang orisinil. Sebab, dari administrasi negara seperti penomoran hingga bab dalam UUD terus ada yang kosong.

"Mana ada produk hukum ada bab yang kosong? Itu bab 4 itu kosong. Ini banyak tidak diketahui oleh umum," ungkapnya.

"Perubahannya tidak bernomor, padahal semua keputusan penting MPR bernomor. SK Kepala desa saja saya kira juga ada nomornya," imbuh Zulkifli.

Selain itu, UUD 2002 juga mengubah sekitar 89 persen UUD 1945 yang asli. Belum lagi penamaan UUD 2002 itu menamakan UUD 1945 padahal isinya berbeda.

"89 persen hal baru. Kemudian memberi nama yang sama UUD 45 padahal isinya jauh berbeda, saya anggap manipulasi dan palsu. Sehingga banyak yang menyebut UUD 2002 karena ditetapkan tahun 2002," pungkasnya.

Selain Zulkifli, pembicara lain dalam diskusi daring tersebut antara lain advokat senior MT Budiman, budayawan betawi Ridwan Saidi, dan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya