Berita

Zulkifli S. Ekomei/Net

Politik

Zulkifli Ekomei: Amandemen UUD 45 Tahun 2002 Palsu!

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 | 18:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 atau selanjutnya disebut UUD 2002 merupakan UU palsu dan manipulatif. Pasalnya, banyak kejanggalan dalam pembentukan perubahan UUD tersebut.

Demikian disampaikan Zulkifli S. Ekomei, dalam webinar Patriot Pancasila bertajuk "Tanggal 10 Agustus 2002, saat ditetapkannya UUD'45 palsu oleh MPR" pada Senin (10/8).

"Kalau ada barang yang namanya sama isinya berbeda, itu barang tiruan, kalau bahasa anak muda sekarang itu KW, nah itu yang terjadi. Saya lihat memang perubahannya sangat mendasar," ujar Zulkifli Ekomei.


Dia lantas mengurai bahwa UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2002 itu bukan perubahan yang orisinil. Sebab, dari administrasi negara seperti penomoran hingga bab dalam UUD terus ada yang kosong.

"Mana ada produk hukum ada bab yang kosong? Itu bab 4 itu kosong. Ini banyak tidak diketahui oleh umum," ungkapnya.

"Perubahannya tidak bernomor, padahal semua keputusan penting MPR bernomor. SK Kepala desa saja saya kira juga ada nomornya," imbuh Zulkifli.

Selain itu, UUD 2002 juga mengubah sekitar 89 persen UUD 1945 yang asli. Belum lagi penamaan UUD 2002 itu menamakan UUD 1945 padahal isinya berbeda.

"89 persen hal baru. Kemudian memberi nama yang sama UUD 45 padahal isinya jauh berbeda, saya anggap manipulasi dan palsu. Sehingga banyak yang menyebut UUD 2002 karena ditetapkan tahun 2002," pungkasnya.

Selain Zulkifli, pembicara lain dalam diskusi daring tersebut antara lain advokat senior MT Budiman, budayawan betawi Ridwan Saidi, dan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya