Berita

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir/Net

Politik

Kalau Mau Beri Contoh Baik, Seharusnya Erick Thohir Yang Pertama Jadi Relawan Vaksin

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir sudah sepantasnya memberikan contoh baik bagi masyarakat. Termasuk jika ia membentuk relawan untuk uji klinis tahap III vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China, Erick harus bersedia ikut dalam relawan tersebut.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (10/8).

"Jika ingin memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Harusnya Erick Thohir lah yang pertama jadi relawan uji klinis vaksin. Setelah Erick Thohir, baru yang lainnya," kata Ujang Komarudin.


Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, pejabat negara seharusnya paling terdepan berkorban untuk rakyatnya. Sebab, dia dipilih sebagai pejabat untuk melayani rakyat. 

"Itu lah lucunya menjadi pejabat di negeri ini. Harusnya Erick Thohir yang terdepan dan pertama menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19. Pejabat negara itu kan pelayan masyarakat. Jadi sebelum rakyat yang memulai. Diawali dari pejabatnya dulu," demikian Ujang Komarudin.

Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan pihaknya sedang mencari dan mengumpulkan 1.620 relawan untuk uji klinis tahap III vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China.

Para relawan tersebut akan disuntik vaksin pada awal September mendatang.

Namun, Erick menyatakan keengganan menjadi salah satu relawan uji klinis tahap III vaksin Covid-19. Menurutnya, tidak etis jika dia terlibat menjadi relawan tersebut dan mengikuti uji klinis vaksin.

"Kayaknya enggak etis kalau saya, lebih baik relawan-relawan yang sesuai dengan prototipe yang sedang dicari," ujar Erick Thohir.

"Bukannya saya takut enggak mau disuntik ya, tapi ya kayaknya sebagai Menteri BUMN disuntiknya agak belakang lah," imbuh dia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya