Hasto: Tak Mungkin PDIP Calonkan Mereka Yang Bermasalah Hukum

Para calon kepala daerah yang diusung PDIP dipastikan tak memiliki masalah hukum serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema 'Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19',  Minggu (9/8).

Dijelaskan Hasto, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada serentak 2020. Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, maka PDIP membangun proses rekrutmen calon.

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Tentu saja proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.

"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto.

Disampaikan Hasto, PDIP berkomitmen pemahaman Pancasila harus menjadi komitmen pemimpin. Karena itu, PDIP juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.

"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," tandasnya.