Berita

Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam/Net

Politik

Ada Vaksin Merah Putih, Eks Seskab Era SBY: RI Bukan Bangsa Kelinci!

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 | 02:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Publik tengah disuguhi uji coba vaksin buatan sinovac Biotech asal China yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah, PT Bio Farma untuk diaplikasikan dalam penanganan virus corona di Tahan Air.

Namun di tengah hiruk pikuk uji coba tersebut, muncul kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Kepala Lembaga Eijkman, Prof Amin Soebandrio.

Ia berharap Indonesia tidak dijadikan kelinci percobaan vaksin luar negeri. Indonesia sendiri tengah mengembangkan vaksin dalam negeri yang diberi nama vaksin merah putih.


Sikap Eijkman ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam.

 PT Bio Farma, perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang farmasi. Vaksin itu buatan Sinovac Biotech asal Cina

"Lanjutkan Prof! RI bukan bangsa kelinci!" kata Dipo Alam di akun Twitternya, Minggu (9/8).

Kredibilitas lembaga Eijkman sudah tidak perlu diragukan. Lembaga tersebut, kata Dipo Alam, sudah terbentuk sejak era presiden terdahulu, yakni di era Presiden BJ Habibie.

Vaksin Merah Putih sendiri tengah dipersiapkan. Bahkan menurut Menristek Bambang PS Brodjonegoro, vaksin tersebut akan mulai diuji coba pada hewan di akhir tahun 2021 mendatang.

"Lembaga Eijkman dibangun bersama di era BJ Habibie, Menristek bersama kita-kita dari UI," tegas Dipo Alam.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya