Berita

Ilustrasi penerapa ganjil genap/Net

Nusantara

Politisi PDIP Nilai Kebijakan Gage Di Tengah Pandemik Tambah Kesulitan Masyarakat

RABU, 05 AGUSTUS 2020 | 00:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peraturan Ganjil genap (Gage) yang kembali diterapkan Pemprov DKI di tengah pandemik Covid-19 terasa sangat tidak tepat karena menambah kesulitan masyarakat.

Demikian yang disampaikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert dasar kebijakan diberlakukannya kembali Gage tidak jelas. Bilamana tujuan Gage untuk mengatasi kemacetan, katanya, selama sekolah belum dibuka maka kemacetan di Jakarta tidak terlalu mendesak.


"Kalau untuk mencegah penularan dengan mengurangi mobilitas, maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan saja atau dengan tes swab saja tapi dengan mengikuti protokol dengan disiplin jangka panjang," ujar Gilbert lewat keterangan tertulisnya, Selasa (4/8).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan jika tujuan Gage untuk mengurangi karyawan yang masuk bekerja, maka hal itu dikembalikan kepada kebijakan perusahaan.

Oleh sebab itu, menurutnya yang saat ini mendesak adalah dengan menurunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan untuk ikut serta melakukan pengawasan.

"Keberpihakan kepada rakyat haruslah ditunjukkan di tengah kesulitan yang mereka hadapi," jelas Gilbert.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya