Ketum PB PMII Agus Mulyono Herlambang/Net
Beredar surat Dewan Pengurus Pusat PDIP yang menginstruksikan seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Dalam surat tertanggal 15 Juli itu, bahkan langsung diteken oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang mengatakan, tidak sepatutnya pimpinan partai politik mengistruksikan seluruh kadernya mendaftarkan diri menjadi koordinator program PKH di tingkat kabupaten/kota.
Agus bahkan mangkategorikan instruksi partai terkait rekuritmen koordinator PKH merupakan penyalahgunaan kekuasaan.
“Instruksi ini sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power). Partai politik jangan menyalanggunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial,“ kata Agus kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa dini hari (04/08).
Lebih lanjut Agus mempertanyakan dasar instruksi itu. Ia menilai jika para koordinator PKH Kemensos sudah atas persetujuan pimpinan partai politik, maka proses pendaftaran yang dikatakan terbuka dan transparan akan tidak berfungsi.
“Instruksi ini akan menghilangkan pendaftaran koordinator PKH yang bersih, akutanbel dan transparan,†tandasnya.
Surat yang dikeluarkan resmi oleh DPP PDIP itu berpotensi menekan ke bawah. Bahkan model instruksi tertulis pimpinan partai seperti surat yang viral di media sosial itu bersifat satu tingkat di atas rekomendasi.
“Surat rekomendasi pimpinan partai saja sudah sangat tajam daya tekannya ke bawah, apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi,†kata dia.
Agus menyayangkan praktik dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang sarat untuk kepentingan partainya semata. Terlebih dalam urusan program yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat kecil.
“Semoga pimpinan PDIP hanya masuk angin saja dalam hal ini dan semoga masuk anginnya hilang,†harapnya.
Agus berharap rekrutmen koordinator PKH Kemensos harus dibuat transparan dan akuntabel.
“Program PKH Kemensos ini untuk rakyat kecil, jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban monopoli dari keserakahan elit-elit partai politik kedepannya,†harapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa mengatakan sebagai partai pemenang pemilu, PDIP memiliki kesempatan untuk menempatkan kader pada suatu jabatan strategis.
Kata Hasto, apa yang dilakukan PDIP, merupakan tradisi demokrasi yang dijalankan partai.
"Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, di manapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).
Diketahui Menteri Sosial RI Juliari Batubara merupakan anggotan Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
