Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Menerawang Oligarki

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 08:24 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

ISTILAH sosio-politik yang  popular pasca Orde Baru adalah demokrasi. Setelah lebih dari 20 tahun Orde Reformasi, terminologi yang lebih sering dipergunjingkan ketimbang demokrasi adalah oligarki.

Makna

Apa sebenarnya yang disebut sebagai oligarki itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.


Situs Life Science memaknai oligarki sebagai a government in which control is exercised by a small group of individuals whose authority generally is based on wealth or power.

Sementara Ensiklopedia Britannica tendensius langsung tega kejam memaknakan oligarki ke arah negatif: government by the few, especially despotic power exercised by a small and privileged group for corrupt or selfish purposes.

Mahaguru Indonesianis, Northwestern University, Jefrey A. Winters memilah oligarki menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.

Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas.

Bagi Thomas Aquinas istilah oligarki merupakan kekuasaan yang berada di tangan kelompok kecil yang sedemikian berkuasa sehingga mampu menindas rakyat melalui tekanan duwit = ekonomi dan senjata = militer.

Lazimnya pelaku oligarki adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah maka mampu membeli kekuasaan.

Berdasar kajian kapitalisme, Karl Marx and Friedrich Engels meyakini bahwa kaum kapitalis harus menguasai penguasa dengan diktum keyakinan bahwa “the state is the executive committee of the exploiting class”.

Demokrasi

Meski lazimnya tidak diakui oleh negara yang mengaku dirinya demokratis namun oligarki lanjut merajalelakan dirinya di berbagai negara.

Misalnya pada hakikatnya oligarki hadir pada pemerintah Russia setelah musnahnya Uni Sowyet dan Republik Rakyat China setelah diam-diam merangkul kapitalisme sejak akhir tahun 70an abad XX.

Meski pasti ditentang oleh Donald Trump, namun sebenarnya Amerika Serikat adalah sebuah negara oligarkis atau bahkan plutokratis akibat kesenjangan antara mereka yang kaya dengan yang miskin sedemikian lebar sehingga memungkinkan kaum elit ekonomi dan korporasi mendikte opini publik untuk kepentingan minoritas dengan kerap kali tak segan mengkhianati kepentingan kaum mayoritas yang tidak kaya.

De facto para keluarga mahakarya seperti Kennedy, Bush, Roosevelt, Rockefeller, Vanderbilt, Hearst, Trump adalah para raja kerajaan Amerika Serikat. Meski ada juga yang mampu tetapi tidak mau ikut terjun langsung ke gelanggang perebutan politik kekuasaan.

Kekuasaan

De jure kepemerintahan dengan de facto oligarki dikuasai oleh sekelompok kecil insan yang berkuasa dan berpengaruh yang lazimnya memiliki kepentingan yang sama dan/atau keluarga yang sama.

Minoritas berkuasa ini sangat berpengaruh menentukan calon penguasa yang dapat diandalkan mampu mengamankan kepentingan minoritas tersebut.

Pada hakikatnya oligarki memang beda dari demokrasi sejati sebab hanya sedikit warga yang diberi hak dan kesempatan untuk menentukan kebijakan negara. Oligarki tidak harus monarki atau otoriter.

Oligarki tidak memiliki hanya satu namun malah beberapa majikan  yang menguasai nakhoda mengemudikan arah gerak suatu negara.

Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Mohon dimaafkan bahwa saya terlalu awam ilmu politik dan sistem kepemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kompetensi apalagi wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bagi yang berminat atas jawaban yang tepat dan benar, silakan bertanya kepada para beliau yang dianggap sebagai para ahli dan/atau pakar yang benar-benar menguasai ilmu politik kekuasaan dan sistem kepemerintahan.

Bagi yang tidak berminat silakan berhenti membaca naskah sampai di sini saja agar bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi negara, bangsa dan rakyat. Merdeka!
Penulis adalah pembelajar istilah-istilah politik kekuasaan

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya