Somasi Pemprov DKI terhadap Ike Muti mendapat dukungan pihak DPRD/Net
Langkah Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengirimkan somasi kepada pesinetron Ike Muti (47), terus mendapat dukungan banyak pihak.
Salah satunya dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Secara tegas ia mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membawa dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan selebritas Ike Muti ke jalur hukum.
"Kami dukung untuk diproses hukum," kata Mujiyono saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (1/8).
Mujiyono menjelaskan, anggaran proyek webseries yang disebut Ike Muti, sudah dimatikan dan dialihkan untuk penanganan pandemik Covid-19.
Menurut Mujiyono, Ike telah memfitnah institusi Pemprov DKI melalui akun media sosialnya.
"Ini harus diluruskan agar tak semakin liar," tegas politikus Demokrat ini.
Mujiyono menyesalkan Ike Muti membuat pernyataan ngawur berdasarkan informasi yang salah.
"Harusnya Ike Muti langsung minta maaf atas kesalahannya, jadinya masalah nggak panjang seperti ini," pungkas Mujiyono.
Nama pesinetron Ike Muti mendadak bikin geger warganet dalam dua hari terakhir usai dirinya menerima somasi dari Pemprov DKI Jakarta atas unggahan yang dinilai telah menyebarkan berita bohong.
Dalam unggahannya di media sosial Instagram dan Twitter, Ike mengaku didesak untuk menghapus foto-foto Presiden Joko Widodo yang telah ia unggah sebagai syarat untuk menerima proyek garapan film webseries yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Namun, pernyataan Ike itu kemudian dibantah oleh Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam surat somasi merepons unggahan Ike. Ike diminta mengklarifikasi unggahannya itu dalam 2x24 jam sejak somasi itu dikeluarkan tertanggal 31 Juli 2020.
Diketahui, melalui Instagram, Ike Muti mengaku proyeknya dengan Pemprov DKI kandas karena dirinya pengagum Presiden Jokowi.
"Menurut mereka saya Jokowi banget, makanya saya tidak terpilih di project Pemda DKI itu," kata Ike Muti seperti tertulis di laman akun @Ikemuti16, Kamis (30/7).
Dalam tulisannya, Ike mengaku diminta mencopot foto-foto Jokowi dari akun media sosialnya ketika tawaran proyek Pemprov Jakarta itu datang padanya.
Ike tak menjelaskan detail proyek web series tersebut. Ia hanya menyebut dirinya menerima sejumlah tawaran webseries di masa pandemik Covid-19.
Namun tawaran dari Pemprov Jakarta, kata Ike, tidak profesional. Pasalnya, kata pemeran di film Tania ini, setiap unggahan termasuk foto Jokowi di media sosial merupakan hak pemilik akun.
Meski demikian Ike Muti merasa tak menyesali putusan Pemprov Jakarta itu. "Tuhan memang baik di saat pandemi saya masih ada beberapa tawaran webseries. Tapi, kalau ada tawaran rezeki ke saya dengan meminta saya untuk menghapus foto-foto di sosmed yang ada bapak Presiden kita Jokowi kok rasanya nggak profesional banget," tulis Ike Muti.
Tulisan Ike Muti itulah yang sontak membuat warganet ramai-ramai mem-bully Pemprov DKI Jakarta, terutama Gubernur Anies Baswedan.
