Berita

Anggota ISIS berserta istri dan anak-anak mereka keluar dari desa Baghouz di provinsi Deir Ezzor, Suriah timur/Net

Dunia

Tak Mau Tunduk Pada Tekanan AS, Autralia Tegas Tolak Pulangkan Istri Dan Anak-anak Anggota ISIS

JUMAT, 31 JULI 2020 | 08:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia  mengumumkan bahwa mereka tidak akan memulangkan istri dan anak-anak pejuang ISIS yang terdampar di kamp-kamp pengungsi Suriah. Alasannya karena kekhawatiran akan virus corona dan juga faktor keamanan. Ini sekaligus menantang tekanan dari Amerika Serikat terhadap Australia.

Berbicara di Washington pada forum tahunan utama untuk konsultasi antara Australia dan Amerika Serikat, AUSMIN, Menteri Luar Negeri Marise Payne menolak untuk menenerima kembali  warga negara Australia yang meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS.

“Kami tidak akan menempatkan rakyat kami dalam bahaya, atau pejabat kami di luar negeri, untuk mengekstraksi orang dari Suriah dalam kondisi saat ini,” katanya, merujuk pada pandemik global, seperti dikutip dari Memo, Kamis (30/7).


“Gerakan di Suriah dan disekitar kawasan sekarang lebih kompleks dari sebelumnya, di negara kami sendiri kami melihat negara bagian dan teritori sangat menegangkan, akibat  pernyataan yang meremehkan dampak infeksi Covid-19,” jelas Payne.

Sikap keras pemerintah Australia itu terjadi meskipun ada tekanan dari AS agar negara-negara untuk membawa kembali dan mengurus warga negara yang terkait dengan ISIS beserta anggota keluarga mereka. Banyak negara Eropa juga menolak memulangkan warga negara mereka yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan yang sekarang ditahan oleh pemerintah setempat sejak ISIS kehilangan wilayah terakhirnya di Suriah pada Maret tahun lalu.

Sebanyak 67 perempuan dan anak-anak Australia dikatakan tinggal di kamp-kamp pengungsi Al-Hawl di Suriah timur laut dan banyak dari mereka yang terjebak selama bertahun-tahun setelah jatuhnya ISIS.

Kepala Eksekutif Save the Children Mat Tinkler mendesak pemerintah federal untuk memulangkan keluarga yang menunjuk ke banyak pemerintah yang telah memulangkan warga negara, termasuk Prancis.
Badan amal Inggris telah memperingatkan tentang bahaya kondisi terkini di kamp-kamp ini, mengutip kurangnya air yang mengalir serta fasilitas kesehatan yang terbatas.

“Tidak ada alasan tersisa. Pemerintah Australia perlu membawa pulang anak-anak Australia ini dan ibu mereka,” ungkap Tinkler.

Hingga 70 ribu orang diyakini terdampar di kamp Al-Hawl, yang memiliki makanan terbatas, tenda-tenda yang bocor, kondisi musim dingin yang keras dan perawatan kesehatan yang buruk, ditambah penyakit yang merajalela di lingkungan tersebut.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya