Berita

Anggota ISIS berserta istri dan anak-anak mereka keluar dari desa Baghouz di provinsi Deir Ezzor, Suriah timur/Net

Dunia

Tak Mau Tunduk Pada Tekanan AS, Autralia Tegas Tolak Pulangkan Istri Dan Anak-anak Anggota ISIS

JUMAT, 31 JULI 2020 | 08:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia  mengumumkan bahwa mereka tidak akan memulangkan istri dan anak-anak pejuang ISIS yang terdampar di kamp-kamp pengungsi Suriah. Alasannya karena kekhawatiran akan virus corona dan juga faktor keamanan. Ini sekaligus menantang tekanan dari Amerika Serikat terhadap Australia.

Berbicara di Washington pada forum tahunan utama untuk konsultasi antara Australia dan Amerika Serikat, AUSMIN, Menteri Luar Negeri Marise Payne menolak untuk menenerima kembali  warga negara Australia yang meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS.

“Kami tidak akan menempatkan rakyat kami dalam bahaya, atau pejabat kami di luar negeri, untuk mengekstraksi orang dari Suriah dalam kondisi saat ini,” katanya, merujuk pada pandemik global, seperti dikutip dari Memo, Kamis (30/7).


“Gerakan di Suriah dan disekitar kawasan sekarang lebih kompleks dari sebelumnya, di negara kami sendiri kami melihat negara bagian dan teritori sangat menegangkan, akibat  pernyataan yang meremehkan dampak infeksi Covid-19,” jelas Payne.

Sikap keras pemerintah Australia itu terjadi meskipun ada tekanan dari AS agar negara-negara untuk membawa kembali dan mengurus warga negara yang terkait dengan ISIS beserta anggota keluarga mereka. Banyak negara Eropa juga menolak memulangkan warga negara mereka yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan yang sekarang ditahan oleh pemerintah setempat sejak ISIS kehilangan wilayah terakhirnya di Suriah pada Maret tahun lalu.

Sebanyak 67 perempuan dan anak-anak Australia dikatakan tinggal di kamp-kamp pengungsi Al-Hawl di Suriah timur laut dan banyak dari mereka yang terjebak selama bertahun-tahun setelah jatuhnya ISIS.

Kepala Eksekutif Save the Children Mat Tinkler mendesak pemerintah federal untuk memulangkan keluarga yang menunjuk ke banyak pemerintah yang telah memulangkan warga negara, termasuk Prancis.
Badan amal Inggris telah memperingatkan tentang bahaya kondisi terkini di kamp-kamp ini, mengutip kurangnya air yang mengalir serta fasilitas kesehatan yang terbatas.

“Tidak ada alasan tersisa. Pemerintah Australia perlu membawa pulang anak-anak Australia ini dan ibu mereka,” ungkap Tinkler.

Hingga 70 ribu orang diyakini terdampar di kamp Al-Hawl, yang memiliki makanan terbatas, tenda-tenda yang bocor, kondisi musim dingin yang keras dan perawatan kesehatan yang buruk, ditambah penyakit yang merajalela di lingkungan tersebut.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya