Berita

Anggota ISIS berserta istri dan anak-anak mereka keluar dari desa Baghouz di provinsi Deir Ezzor, Suriah timur/Net

Dunia

Tak Mau Tunduk Pada Tekanan AS, Autralia Tegas Tolak Pulangkan Istri Dan Anak-anak Anggota ISIS

JUMAT, 31 JULI 2020 | 08:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia  mengumumkan bahwa mereka tidak akan memulangkan istri dan anak-anak pejuang ISIS yang terdampar di kamp-kamp pengungsi Suriah. Alasannya karena kekhawatiran akan virus corona dan juga faktor keamanan. Ini sekaligus menantang tekanan dari Amerika Serikat terhadap Australia.

Berbicara di Washington pada forum tahunan utama untuk konsultasi antara Australia dan Amerika Serikat, AUSMIN, Menteri Luar Negeri Marise Payne menolak untuk menenerima kembali  warga negara Australia yang meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS.

“Kami tidak akan menempatkan rakyat kami dalam bahaya, atau pejabat kami di luar negeri, untuk mengekstraksi orang dari Suriah dalam kondisi saat ini,” katanya, merujuk pada pandemik global, seperti dikutip dari Memo, Kamis (30/7).


“Gerakan di Suriah dan disekitar kawasan sekarang lebih kompleks dari sebelumnya, di negara kami sendiri kami melihat negara bagian dan teritori sangat menegangkan, akibat  pernyataan yang meremehkan dampak infeksi Covid-19,” jelas Payne.

Sikap keras pemerintah Australia itu terjadi meskipun ada tekanan dari AS agar negara-negara untuk membawa kembali dan mengurus warga negara yang terkait dengan ISIS beserta anggota keluarga mereka. Banyak negara Eropa juga menolak memulangkan warga negara mereka yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan yang sekarang ditahan oleh pemerintah setempat sejak ISIS kehilangan wilayah terakhirnya di Suriah pada Maret tahun lalu.

Sebanyak 67 perempuan dan anak-anak Australia dikatakan tinggal di kamp-kamp pengungsi Al-Hawl di Suriah timur laut dan banyak dari mereka yang terjebak selama bertahun-tahun setelah jatuhnya ISIS.

Kepala Eksekutif Save the Children Mat Tinkler mendesak pemerintah federal untuk memulangkan keluarga yang menunjuk ke banyak pemerintah yang telah memulangkan warga negara, termasuk Prancis.
Badan amal Inggris telah memperingatkan tentang bahaya kondisi terkini di kamp-kamp ini, mengutip kurangnya air yang mengalir serta fasilitas kesehatan yang terbatas.

“Tidak ada alasan tersisa. Pemerintah Australia perlu membawa pulang anak-anak Australia ini dan ibu mereka,” ungkap Tinkler.

Hingga 70 ribu orang diyakini terdampar di kamp Al-Hawl, yang memiliki makanan terbatas, tenda-tenda yang bocor, kondisi musim dingin yang keras dan perawatan kesehatan yang buruk, ditambah penyakit yang merajalela di lingkungan tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya