Berita

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji/Net

Nusantara

Sutarmidji Komitmen Kebut Jalan Provinsi, Pengamat: Wajar Gubernur Konsen Masalah Itu

KAMIS, 30 JULI 2020 | 04:53 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berkomitmen mengkebut pembangunan jalan provinsi untuk mengejar target 80 persen di masa jabatannya bersama Wakil Gubernur, Ria Norsan.

"Jalan itu minimal harus ada jalan provinsi yang mantap, bertambah dan minimal masa jabatan saya bersama Ria Norsan bisa mencapai di atas 80 persen,” kata Sutarmidji dalam rilisnya kepada media di Jakarta, Rabu (29/7).

Sutarmidji mengatakan, saat ini jalan provinsi yang baik baru 56 persen dari 1.500 lebih kilometer dan 31 persen masih jalan tanah belum terjamah, sisanya rusak dan yang masih perlu pendanaan.


Dia menjelaskan, jalan yang sudah ada itu hanya mampu dilalui kendaraan dengan berat 6 ton. Kendaraan yang lewat itu rata-rata di atas 10 ton.

“Mutu beton itu seharusnya dengan mutu K 300 sampai K 350. Tapi yang ada itu K 125, K 200, maka tetap hancur. Sekarang sudah saatnya mutu kualitasnya bagus dan kontraktor yang kerjanya asal-asalan blacklist saja. Jangan blacklist perusahaannya tapi orangnya,” pinta Sutarmidji.

Selain itu, lanjut dia, Kabupaten di Kalbar belum membuat ruang milik jalan (RMJ). Seharusnya ada RMJ dan ketika jalan cuma 4,5 meter mau dilebarkan menjadi 6 meter maka jadi repot.

Lebih lanjut, Gubernur Kalbar itu mengatakan tunggakan pajak selama ini ada kadaluarsanya sekian tahun. Sementara catatan yang ada Rp 1,4 triliun ini harus ditagih. Kemudian tunggakan-tunggakan ini harus diupayakan untuk ditagih. Dan ini kebanyakan pajak air permukaan.

“Saya akan serahkan kepada KPK menangani masalah ini. Kalau pegawai terlibat ambil tindakan, kalau yang kontrak berhentikan,” tegasnya.

"Jika dapat menagih Rp 200 miliar bisa untuk infrastruktur, maka ada satu ruas jalan dapat terselesaikan. Sekarang ini kita baru tender beberapa ruas jalan dan mau dalam pengerjaan, sebagaimana arahan Presiden perlu adanya percepatan belanja APBD,” imbuhnya.

Sementara, Pengamat Perencanaan Pembangunan Kalbar, Rusnawir mengatakan bahwa perlu klarifikasi tentang pembangunan jalan provinsi itu sendiri.

"Kalau pembangunan, berarti pembangunan baru dari awal. Tapi ada namanya peningkatan sampai pemeliharaan. Misalnya Jalan Ketapang-Teluk Batang. Ini programnya tentu peningkatan," ujarnya.

Rusnawir menjelaskan, kondisi jalan provinsi yang ada di Kalbar sekarang yang panjangnya sekitar 1.534 km. Tahun 2018, 545 km dalam kondisi baik.

"Tapi tahun 2019 yang kondisi baik turun lebih dari separuh tinggal 238 km. Yang rusak berat dari 188 km menjadi 282 km, atau bertambah hampir 100 km," jelas Rusnawir.

Rusnawir menilai, bahwa kondisi jalan yang terus menurun ini tentu dapat berdampak luas terhadap kinerja kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi wajar menurut saya jika gubenur harus konsen dengan masalah ini khususnya peningkatan jalan provinsi. Sedang soal target justru menurut saya seharusnya bukan 80 tapi 100 persen,” katanya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya