Penambahan kasus Covid-19 yang dialami petugas medis di Aceh makin banyak. Hal ini membuat sejumlah layanan kesehatan terpaksa ditutup untuk sementara.
Untuk itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, M Rizal Falevi Kirani, meminta protokol kesehatan selama pandemik Covid-19 harus dijalankan. Falevi juga mendorong agar Pemerintah Aceh membuka data konkret jumlah penduduk yang terpapar corona.
“Terutama para petugas medis, pejabat, dan keluarga mereka yang terpapar. Pemerintah jangan menutup-nutupi informasi ini,†kata Falevi, Rabu (29/7).
Dengan mengungkap jumlah data warga yang terpapar, kata Falevi, maka para petugas medis juga dapat berjaga-jaga. Langkah ini, bisa iut membantu melindungi para petugas medis yang berada merawat para pasien.
Falevi pun menilai Pemerintah Aceh telah lalai. Di awal, pemerintah terlihat “garang†dengan menutup akses keluar-masuk Aceh di empat perbatasan. Sekarang, hampir tak ada pemeriksaan saat warga melintasi perbatasan.
“Kita telah meminta agar gugus tugas terus memperketat perbatasan. Namun hal ini tidak dilakukan. Akhirnya, terjadi transmisi Covid-19 lokal di Aceh,†lanjut Falevi.
Falevi mendesak agar Pemerintah Aceh serius melindungi paramedis di seluruh rumah sakit. Tidak terkecuali di rumah sakit umum dan puskesmas. Seluruh alat pelindung diri, saat bertugas, harus disiapkan, seperti masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, dan penutup kepala. Juga ventilator untuk para pasien.
Saat ini, kata Falevi, banyak petugas medis yang menjalani isolasi mandiri. Mereka bersentuhan langsung pasien yang menutup-nutupi kondisi kesehatannya atau riwayat perjalanan.
Menurut Falevi, setiap hari ada satu kelompok dokter dan perawat jaga yang menjalani isolasi mandiri. Dia khawatir tak akan ada lagi dokter dan perawat yang tersisa untuk melayani masyarakat.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, selama ini petugas medis di rumah sakit rujukan menggunakan APD yang dibuat sendiri dan bantuan dari pihak lainnya, seperti lembaga swadaya atau lainnya,†kata Falevi.
Karena itu, politikus Partai Nasional Aceh ini menyarankan rumah sakit rujukan di seluruh Aceh tidak terlalu berharap bantuan dari pemerintah provinsi. Falevi meminta kebutuhan APD itu dicukupi oleh pemerintah kabupaten dan kota menggunakan anggaran daerah.
“Saya heran. Mengapa Pemerintah Aceh tidak mendistribusikan kebutuhan rumah sakit rujukan? Mengapa 11 rumah sakit ditunjuk jadi rujukan tapi mereka tidak dilengkapi kebutuhannya?†tanya Falevi, dilansir
Kantor Berita RMOLAceh.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Endang Mutiawati mengatakan, rumah sakit telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dari Kementerian Kesehatan RI.
Endang juga membenarkan empat dokter dan satu perawat di RSUDZA terkonfirmasi virus corona. Tiga di antara dokter tersebut sedang mengikuti program Pendidikan dokter spesialis (PPDS).
“Iya benar. Mereka OTG semua,†kata Endang.
Endang menambahkan, rumah sakit langsung melakukan screening dan sterilisasi sejak mereka mengetahui ada tenaga medis yang tertular. Mereka pun menjalani program isolasi mandiri karena masuk dalam kategori tanpa gejala.
