Berita

Petuga medis mengenakan alat pelindung diri (APD)/Net

Politik

Pengadaan APD Tidak Transparan, Nasib Puluhan Ribu Buruh Dipertaruhkan

RABU, 29 JULI 2020 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Kesehatan diminta untuk transparan dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) pencegahan wabah Covid-19 dengan tetap mengedepankan produk yang berkualitas.

Terlebih, saat ini tenaga medis sangat membutuhkan APD berupa baju hazmat dan barang yang lain terkait penanganan Covid-19 yang masih terus mengalami penambahan kasus.

Mantan Dirut Indofarma Global Medika, Ary Gunawan Murtomo mengatakan hal tersebut setelah penyerapan produksi APD oleh Kemenkes mengalami hambatan.


“Sebelumnya pengadaan APD dan barang lainnya berjalan lancar, transparan dan mudah. Tetapi beberapa bulan ini kok menjadi tidak lancar pengadaan setelah dipusatkan di Pusat Krisis Kemenkes RI," kata Ary Gunawan di Jakarta, Rabu (29/7).

Selain itu, kata Ary Gunawan, pemerintah juga diminta memperhatikan keberadaan perusahaan pengadaan alat kesehatan yang sudah memproduksi tapi tak terserap.

“Kasihan perusahaan cash flow-nya terhambat. Dampaknya nasib buruh juga dipertaruhkan. Karena barang numpuk tidak terserap, padahal kebutuhan APD sangat mendesak sampai butuh jutaan APD, tapi kok penyerapannya terhambat, ada apa ini?" tanyanya.

Menurut Ary, pengadaan APD di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan sejak 7 Mei 2020 atau hampir dua bulan tidak ada pengadaan lagi. Padahal, berdasarkan informasi dari BNPB, anggarannya sudah disediakan terkait Covid-19 ini.

“Saya dengar dari BNPB dananya sudah ada. Ini apa takut melaksanakan atau apa saya kurang mengerti,” ujarnya.

Sambungnya, sekarang ini sudah memasuki fase new normal, seharusnya pengadaan dikembalikan ke direktorat masing-masing dalam hal ini pelayanan kesehatan (Yankes) dan pelayanan farmasi (Yanfar).

“Kenapa tidak dikembalikan ke Yankes dan Yanfar saja. Sebelum pengadaan di Pusat Krisis Kemenkes, menurut saya baik-baik saja dan normal Jadi ada ada apa nih? Kok sekarang jadi lambat, tidak ada pengadaan,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya