Berita

Ilustrasi kegiatan tambang di Sulawesi Tenggara/Net

Nusantara

Meresahkan, Semesta Minta Pemerintah Sultra Dan Penegak Hukum Tertibkan Tambang Ilegal

SELASA, 28 JULI 2020 | 22:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan tambang ilegal yang marak di Sulawesi Tenggara diminta segera disikapi serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Direktur Serikat Masyarakat Tambang Sulawesi Tenggara (Semesta), Suparlin Bonte memaparkan, ada beberapa alasan maraknya tambang ilegal di Sultra.

Di antaranya tambang ilegal yang lahir karena izin berakhir, meski tambang masih beraktivitas. Kemudian izin tambang yang ada tak sesuai dengan lokasi, hingga adanya tambang ilegal yang benar-benar tak memiliki izin sama sekali dan berimbas terhadap kerusakan lingkungan.


"Berdasarkan data di lapangan, kami masih banyak melihat aktivitas tambang yang tak sesuai dengan titik lokasi perizinannya, bahkan tak memiliki izin sama sekali dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sementara para mafia tambang bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat yang merasakan dampaknya," ujar Suparlin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).

Tak hanya itu, ia juga menilai pemerintah Sultra dan penegak hukum terkesan tidak serius dalam menyikapi dampak penambangan ilegal berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Ada laporan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung, namun belum ada kejelasan. Ada pula laporan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai titik yang diabaikan. Ini harus menjadi atensi bagi pihak terkait," lanjutnya.

Melihat realitas yang ada, ia meminta pemerintah setempat dan aparat hukum menjadikan keberadaan tambang ilegal sebagai prioritas agar permasalahan tersebut bisa terselesiakan.

"Kita sangat mencintai Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini, jadi harus kita jaga bersama," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya