Berita

Ilustrasi kegiatan tambang di Sulawesi Tenggara/Net

Nusantara

Meresahkan, Semesta Minta Pemerintah Sultra Dan Penegak Hukum Tertibkan Tambang Ilegal

SELASA, 28 JULI 2020 | 22:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan tambang ilegal yang marak di Sulawesi Tenggara diminta segera disikapi serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Direktur Serikat Masyarakat Tambang Sulawesi Tenggara (Semesta), Suparlin Bonte memaparkan, ada beberapa alasan maraknya tambang ilegal di Sultra.

Di antaranya tambang ilegal yang lahir karena izin berakhir, meski tambang masih beraktivitas. Kemudian izin tambang yang ada tak sesuai dengan lokasi, hingga adanya tambang ilegal yang benar-benar tak memiliki izin sama sekali dan berimbas terhadap kerusakan lingkungan.


"Berdasarkan data di lapangan, kami masih banyak melihat aktivitas tambang yang tak sesuai dengan titik lokasi perizinannya, bahkan tak memiliki izin sama sekali dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sementara para mafia tambang bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat yang merasakan dampaknya," ujar Suparlin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).

Tak hanya itu, ia juga menilai pemerintah Sultra dan penegak hukum terkesan tidak serius dalam menyikapi dampak penambangan ilegal berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Ada laporan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung, namun belum ada kejelasan. Ada pula laporan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai titik yang diabaikan. Ini harus menjadi atensi bagi pihak terkait," lanjutnya.

Melihat realitas yang ada, ia meminta pemerintah setempat dan aparat hukum menjadikan keberadaan tambang ilegal sebagai prioritas agar permasalahan tersebut bisa terselesiakan.

"Kita sangat mencintai Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini, jadi harus kita jaga bersama," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya