Politisi PDIP Adian Napitupulu/Net
Perombakan Kabinet Indonesia Maju sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pasti akan terjadi.
Setidaknya keyakinan itu yang disampaikan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu saat acara “Buka-bukaan Adian Napitupulu†yang disiarkan akun YouTube, Ngobrol Yuk 2020, Kamis (23/7) lalu.
Aktivis Forum Kota (Forkot) ini mengurai bahwa reshuffle memang hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun berdasarkan amatannya, tanda-tanda jajaran kabinet dirombak sudah muncul.
"Reshuffle atau tidak, semuanya ada di tangan presiden, itu hak prerogatif dia. Tapi kalau saya baca tandanya pasti terjadi reshuffle. Siapa yang direshuffle, saya nggak tahu, jawaban hari ini saya tidak tahu," kata Adian.
Lebih lanjut, sekjen Pena ’98 memberi saran kepada Presiden Jokowi dalam mengganti menteri. Menurutnya, menteri yang lembek dalam mengatasi rintangan yang tidak biasa harus diganti.
Dia lantas menyamakan menteri tersebut dengan mobil yang hendak digunakan untuk berjalan di atas jalan yang penuh rintangan. Dalam hal ini, mobil 4 x 2 atau kendaraan roda empat dengan sistem penggerak yang hanya memungkinkan dua roda untuk menerima tenaga dari mesin secara bersamaan, tidak akan mampu melaju dengan baik.
Untuk itu, dia menyarankan Jokowi memasukkan menteri yang mirip dengan mobil 4 x 2 atau double gardan, yang memungkinkan empat roda menerima tenaga dari mesin secara bersamaan
“Kalau memang mau ganti menteri, ganti yang double gardan aja lah, dia pelan bos, tapi jalan terus. Double gardan ini nggak peduli lumpur, nggak peduli batu, nggak peduli nanjak, dia jalan terus,†urainya.
“Jangan menteri yang 4 x 2, ada lumpur sedikit macet, jangan. Cari menteri double gardan, karena situasi sekarang tidak berjalan di jalan landai dan datar," sambung Adian.
Presiden Jokowi juga diminta memperhatikan BUMN dengan diisi oleh sosok yang benar lantaran perusahaan BUMN sangat bersentuhan dengan rakyat Indonesia.
"Ya menurut saya salah satunya yang harus diperhatikan oleh presiden, ya BUMN. Karena di situ ada Rp 8 ribu triliun aset, di situ ada seribu perusahaan, sampai seribu dua ratus perusahaan yang memang bersentuhan dengan sektor-sektor kebutuhan rakyat, ini harus bener nih," pungkas Adian.
