Berita

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anggawira/Rep

Bisnis

Realisasi PEN Jauh Panggang Daripada Api, HIPMI: Apakah Komite Kebijakan Punya Kontrol Sampai Di Lapangan?

SABTU, 25 JULI 2020 | 11:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menanggulagi dampak pendemik virus corona baru (Covid-19) masih belum direalisasi secara penuh oleh pemerintah.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anggawira menyebutkan faktanya kondisi perekonomian Indonesia sedang cukup keras dan sulit.

"Apalagi kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Singapura dan juga baru-baru ini Korsel (Korea Selatan) sedang dalam kodisi yang bisa dibilang krisis," ujar Anggawira dalam diskusi virtual Populi Center Smart FM bertajuk "Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi", Sabtu (25/7).

Sebagai contohnya adalah program bantuan untuk Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang secara seremonial telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini, Hipmi belum melihat secara riil kelanjutan program tersebut.

"Itu kan digembar gemborkan Pak Jokowi memberikan bantuan langsung sebesar 25 juta rupiah untuk pelaku UMKM. Ini faktanya seperti apa dan mekanismenya bagaimana," ucap Anggawira.

Bahkan, setelah Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terbentuk, Hipmi juga belum mendapatkan mekanisme teknis yang nyata dari pemerintah.

"Kita pun dari Hipmi hingga saat ini belum dapat bentuk teknisnya seperti apa. Kan enggak mungkin lembaga kepresidenan yang mendeliver (menyalurkan) bantuan-bantuan tersebut," tutur Anggawira.

Oleh sebab itulah kemudian Anggawira meminta pemerintah, secara khusus Presiden Jokowi untuk memastikan pelaksanaan program-program PEN bisa diawasi secara baik di lapangan oleh Komite Kebijakan. Jika tidak, maka hal itu menjadi perntanyaan besar.

"Karena itu perlu sekali. Apakah komite ini punya kontrol sampai ke arah sana? Hal-hal seperti ini yang secara teknisnya harus diatur secara konkret," harap Anggawira.

"Ini kan perlu realisasi secara cepat. Faktanya secara policy ada tapi secara fakat di lapangannya masih jauh panggang dari api," pungkasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji!

Senin, 06 Mei 2024 | 05:37

Samani-Belinda Optimis Menang di Pilkada Kudus

Senin, 06 Mei 2024 | 05:21

PKB Kota Probolinggo cuma Buka Pendaftaran Wawalkot

Senin, 06 Mei 2024 | 05:17

Golkar-PDIP Buka Peluang Koalisi di Pilgub Jabar

Senin, 06 Mei 2024 | 04:34

Heboh Polisi Razia Kosmetik Siswi SMP, Ini Klarifikasinya

Senin, 06 Mei 2024 | 04:30

Sebagian Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan

Senin, 06 Mei 2024 | 03:33

Melly Goeslaw Tetarik Maju Pilwalkot Bandung

Senin, 06 Mei 2024 | 03:30

Mayat Perempuan Tersangkut di Bebatuan Sungai Air Manna

Senin, 06 Mei 2024 | 03:04

2 Remaja Resmi Tersangka Tawuran Maut di Bandar Lampung

Senin, 06 Mei 2024 | 02:55

Aspirasi Tak Diakomodir, Relawan Prabowo Jangan Ngambek

Senin, 06 Mei 2024 | 02:14

Selengkapnya