Sengkarut kasus buronan Bank Bali Djoko Tjandra yang berhasil keluar masuk Indonesia tanpa khawatir untuk dijebloskan ke penjara diyakini mendapatkan pelayanannya ekslusif dari aparat penegak hukum maupun birokrat di negeri ini.
Bagaimana tidak, Djoko Tjandra bisa mengurus pembuatan KTP elektronik (KTP-el) dan paspor, surat jalan dari Brigjen Polisi Prasetijo Utomo, hingga mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya melalui kuasa hukumnya.
Kejadian ini multak telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai akibat kelalaian semata, tetapi mesti disikapi dengan berpijak pada premis adanya unsur kesengajaan dan kongkalikong.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (22/7).
"Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu 'ojek' yang mengantarkannya," katanya.
Menurut Desmond, sangat dikhawatirkan apabila masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia ini sudah menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia.
Atas dasar itu, Desmond mensinyalir kuat dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian tersebut.
"Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya 'kompak membela' Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya," jelasnya.
"Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super 'ojek' yang menjadi komandannya?" imbuh Desmond.
Politikus Partai Gerindra ini menilai, kasus ini juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, imigrasi, kelurahan, pengadilan hingga kepolisian negara.
"Jaringan mafia ini bisa jadi adalah 'ojek' yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra," pungkasnya.
