Berita

Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara/RMOL

Politik

Percepat Pemulihan Ekonomi Imbas Corona, PPP Minta Pemerintah Genjot Realisasi Stimulus UMKM

SENIN, 20 JULI 2020 | 19:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam menghadapi resesi ekonomi, pemerintah diminta memperbesar stimulus ekonomi kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebabnya, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Begitu yang dikatakan Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara lewat keterangan persnya, Senin (20/7).


Dia menambahkan, jika berkaca pada krisis 1998 lalu, maka motor pemulihan ekonomi adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

Atas dasar hal itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, misalnya pemberian kredit modal kerja, atau yang lebih inovatif, yakni BUMN porsi serapan produk UMKM-nya ditingkatkan.

“Jika BUMN mampu menyerap produk UMKM lebih besar, ada daya tarik UMKM untuk menambah kapasitasnya, hal ini juga akan membuat pelaku UMKM naik kelas,” katanya.

Selain itu, kata Amir, pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus dunia usaha. Pemberian berbagai macam insentif pajak harus disertai dengan kemudahan akses bagi pengusaha.

Pasalnya, selama ini prosedur memproleh keringanan pajak relatif rumit.

“Jadi ketika stimulus dunia usaha baru cair 6,8 persen, saya melihat ada masalah dalam administrasinya. Sebab itu harapannya dapat dipermudah, sehingga pelaku usaha bisa cepat menyerap kembali karyawan yang di PHK,” bebernya.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting pemerintah juga perlu menjaga agar jumlah orang miskin baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan tidak meningkat.

Kata Amir Uskara, bantuan sosial (Bansos) perlu diperluas penerimanya.

“Data harus lebih tepat sasaran, jadi yang menerima benar-benar yang membutuhkan. Koordinasi antara pusat dan daerah juga harus di optimalkan. Kami berharap adanya Komite Pemulihan Ekonomi bisa mempercepat proses dan kebutuhan regulasi bantuan sosial,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya