Berita

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin/Net

Politik

Bungkam Pencalonan Gibran Di Pilwalkot Solo, Said Salahudin: Pernyataan PSI Tolak Oligarki Bualan Belaka!

SABTU, 18 JULI 2020 | 16:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bentuk memelihara politik dinasti yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dengan memuluskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk direkomendasi PDIP maju di pemilihan kepala daerah Kota Solo tidak sama sekali dikritik oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal pada masa awal pendiriannya, tepatnya pada tahun 2015 silam, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa partainya bakal menolak keras bentuk oligarki politik bernama politik dinasti yang sedang nyata terjadi sekarang ini.

Hal inilah yang disayangkan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin, karena sikap diamnya PSI memperjelas prinsip menolak dinasti politik yang hanya omong kosong saja.


"Kalau begitu ceritanya, maka apa yang dinyatakan PSI itu sekadar bualan belaka," ujar Said Salahudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7).

Secara logis, dijelaskan jebolan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, sikap diam memiliki arti persetujuan atas suatu hal yang terjadi.

Artinya, PSI sebagai partai baru menghianati prinsipnya menolak dinasti politik.

"Kan diam itu bisa dimaknai setuju. Diam itu kan upaya menyelamatkan diri. Karena kalau ingin menolak dia khawatir kader-kadernya yang duduk di pemerintahan bisa saja di reshuffle," terang Said Salahudin.

Tapi untuk mengatakan menerima dianggap banci, tidak konsisten, karena dulu menolak sekarang menerima. Maka sekarang dia mengambil sikap aman, yaitu dengan diam," sambungnya.

Di sisi yang lain, Said juga melihat PSI tidak bisa memanfaatkan momentum pencalonan Gibran di perhelatan Pilkada Solo tahun ini sebagai upaya menunjukkan konsistensinya sebagai partai yang menolak politik dinasti.

"Semestinya PSI jangan melewatkan momentum ini untuk mengatakan itu (menolak bentuk oligarki) kepada publik. Jadi kalau dia (PSI) sekarang diam, dia tidak memanfaatkan momentum itu untuk dipuji oleh publik," demikian Said Salahudin menambahkan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya