Berita

Gus Nabil PDIP/RMOL

Politik

Gus Nabil PDIP: Pemerintah Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Tangani Krisis Covid - 19

MINGGU, 12 JULI 2020 | 23:10 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

RMOL.  Presiden Joko Widodo kembali mengumpulkan anak buahnya. Kali ini, Jokowi mengumpulkan para menterinya yang memiliki anggaran besar. Kepada menteri-menterinya tersebut, dia meminta agar anggaran terserap dengan cepat tanpa menunggu.

Politisi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Haroen menyampaikan, pemerintah harus mengevaluasi penggunaan anggaran penanganan virus corona baru (Covid-19). Selama ini, banyak perdebatan di ruang publik yang mengkritisi anggaran penanganan Covid-19 yang tidak tepat sasaran.

“Maka, harus ada pertanggungjawaban ke publik, dengan akses informasi yang transparan,” ujar Gus Nabil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7).


Disinggung mengenai kemarahan Jokowi lantaran para pembantunya lamban menyerap anggaran. Gus Nabil berpandangan bahwa hal itu menjadi cambuk bagi para menteri saat dievaluasi sang presiden.

“Presiden punya hak untuk mengganti Menteri atau menyegarkan kabinet. Tapi, sekali lagi, itu hak Presiden. Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, saya ingin agar para Menteri, yang selama ini bekera keras dan kreatif dalam mengeksekusi kebijakan strategis mendapat apresiasi, sebaliknya para menteri yang kurang tanggap juga harus ada peringatan,” ujarnya.

Menurutnya, menteri-menteri di kabinet Indonesia Maju harus lebih visioner dalam melakukan penyerapan anggaran. Pasalnya, pandemik Covid-19 ini membutuhkan kerjasama lintas kementerian, lintas pihak. Sehingga program-progam atau kebijakan juga harus melalui lintas kementerian.

“Maka, jangan sampai ada ego sektoral, serta miskomunikasi antar Menteri. Kita lihat, pada awal Pandemi muncul, beberapa Menteri dan Pejabat Kementerian terlihat saling beda pernyataan, bingung dalam menyampaikan informasi publik yang jelas dan komprehensif. Ini harus jadi catatan untuk evaluasi bersama,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya