Presiden Joko Widodo bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Dari analisa para pakar ekonomi menunjukkan bahwa pandemik Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dengan menurunnya kegiatan usaha perusahaan maupun usaha masyarakat kecil menengah akibat dari protokol kesehatan yang diterapkan dibeberapa negara, tetmasuk Indonesia.
Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Ferdinand Situmorang mengatakan, pemerintah Indonesia telah berupaya secara maksimal menekan penyebaran atau penularan virus corona dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa provinsi untuk melindungi rakyat dari wabah virus yang berbahaya tersebut.
Akan tetapi, ketika upaya pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat dengan penetapan PSBB tetsebut, terjadi kemacetan ekonomi yang cukup parah akibat dibatasinya kegiatan masyarakat. Korban terbesarnya adalah masyarakat ekonomi lemah seperti pekerja harian dan pedagang kecil.
Bertitik tolak dari kondisi tersebut, untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan ekonomi, secara bertahap kebijakan pembatasan sosial di beberapa kota mulai dikendorkan dengan membuat kebijakan baru new normal.
Menurut Ferdinand Situmorang, sejalan dengan itu, pemerintah menggiatkan UMKM dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar kegiatan usaha kembali bergairah dan daya beli masyarakat akan meningkat.
Sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa secara makro ekonomi bahwa sepanjang Kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diprediksi menjadi -3,1 persen.
Penerapan new normal pada akhir Juni 2020, pemerintah mengizinkan kembali sebahagian besar kegiatan ekonomi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pembukaan kegiatan perusahaan besar dan kecil, pusat perbelanjaan dan pasar pasar kecil tradisional kegiatan usaha rakyat.
Jelas Ferdinand Situmorang, pemerintah sangat memahami bahwa selama pembatasan sosial diberlakukan dalam beberapa bulan saja, semua perusahaan sudah kondisi kritis karena untuk mempertahankan usaha mereka, harus tetap membayar biaya operasional dan biaya karyawan (fix cost) meski dalam kondisi rugi.
Pemerintah pun bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk memulihkan ekonomi dengan mengalokasikan anggaran untul pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,20 triliun sesuai Perpres 72/2020.
"Dengan keseriusan pemerintah tersebut, kami optimis bahwa dunia usaha Indonesia akan kembali menggeliat. Bahkan kami harapkan pencapaian ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi dari kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19," tutur Ferdinand Situmorang, Sabtu (11/7).
Akan tetapi, agar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dapat berjalan efektif, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan pengawasan secara intensif agar anggaran tersebut tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Berdasarkan pengamatan kami bahwa menurunnya daya beli masyarakat karena banyaknya pekerja yang penghasilannya merosot jauh, berkisar antara 60-65 persen sepanjang pandemik. Penurunan penghasilan tersebut disebabkan adanya pengurangan jam kerja, ada yang dirumahkan dengan pemotongan gaji, ada juga yang dirumahkan tanpa gaji, bahkan ada yang diberhentikan dari pekerjaannya," ungkapnya.
Anggaran pemulihan ekonomi yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp. 203,90 triliun, adalah merupakan komitmen pemerintah untuk perbaikan ekonomi dalam berbagai bentuk. Baik itu bantuan langsung tunai, bantuan sembako, program pra kerja dan lain-lain akan meningkatkan daya beli masyarakat dan produksi nasional.
"Kami mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kemenko Perekonomian yang menyiapkan program-program dan anggaran yang cukup besar terutama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga setiap produsen mendapatkan dukungan dari pemerintah bukan hanya pemberian kredit saja, tapi juga suku bunga yang ringan, insentif pajak dan kemudahan pemberian pinjaman bagi pengusaha kecil dan menengah," ucap Ferdinand Situmorang.
Hal penting lainnya, agar pemberian kredit usaha ini dilaksanakan secara adil dan menjangkau seluruh Indonesia agar pergerakan ekonomi merata di seluruh wilayah nusantara.
"Kami menilai bahwa tim ekonomi Jokowi yang dikomandoi oleh Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) sudah bekerja maksimal dan menunjukkan perhatiannya kepada rakyat, dan kami optimis bahwa tim ekonomi akan mampu melakukan recovery ekonomi dan Indonesia terhindar dari ancaman krisis sebagaimana yang dialami oleh negara negara lain," demikian Ferdinand Situmorang.
