Selain Ekspor Benih Lobster, SNNU Minta Menteri Edhy Konsisten Kembangkan Budidaya

Publik diminta menghentikan pro kontra terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Ketua Umum Serikat Nelayan Nahldatul Ulama (SNNU), Witjaksono mengatakan, dalam kondisi masyarakat pesisir yang sarat dengan potret kemiskinan, sudah waktunya semua pihak berhenti saling menyalahkan dan bekerja sama membuat bangsa menjadi kaya.

"Kita mengajak seluruh stakeholder (kelautan dan perikanan) untuk tidak berpangku tangan dalam kondisi ini. Kita tidak ingin menyalahkan Si A, Si B, ayo sama-sama kita pikirkan untuk membuat bangsa kita menjadi kaya, sejahtera,” demikian kata Witjaksono saat membuka Webinar dengan tema "Kontroversi Kebijakan Lobster KKP, Apa Kata Masyarakat?", Jumat siang (10/7).

Secara khusus, Witjak menyatakan, terbitnya Permen Kelautan dan Perikananan 12/2020 yang menjadi sumber kegaduhan dalam urusan ekspor benih lobster, harus diawasi implementasinya. Witjak memberi titik tekan agar Menteri KKP juga konsisten terhadap budidaya.

"Jadi kita ingin bukan hanya ekspor benih tetapi budidaya harus dikembangkan. Masa depan kita ada di budidaya," demikian kata Witjak.

Witjak juga mengusulkan agar pemerintah pusat membuat roadmap jangka panjang terhadapa sumberdaya ikan yang dimiliki Indonesia, termasuk kajian ekonomi dan ekologi.

"Jangan sampai ke depan benih lobster hanya dijadikan eksploitasi secara konglomerasi dan para pembudidaya tidak meningkat ekonominya,” harap pria yang juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin ini.

Menurutnya, dengan cara demikian, Pemerintah akan berhasil menempatkan kekuatan sumberdaya sebagai salah satu daya tawar mengambil peran dalam kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pangan.
 
"Dalam membuat kebijakan KKP perlu melibatkan ormas, serta elemen-elemen terkait agar mendapatkan masukan serta dapat menjadi sarana publikasi yang masif apabila kebijakan tersebut telah dikeluarkan. Komunikasi dengan elemen kemaritiman sangat dibutuhkan karena kebijakan yang dikeluarkan langsung berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya.