Berita

Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa/Net

Politik

Zainal Bintang: Waspadai Kasus Basi Untuk Pengalihan Isu

KAMIS, 09 JULI 2020 | 15:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mengherankan kasus-kasus hukum yang sudah belasan tahun berlalu mendadak menjadi trending topik di wilayah publik saat ini.

Sebutlah kasus hukum seperti Djoko Tjandra, kasus korupsi Bank Bali, dan Maria Pauline Lumowa, pembobol Bank BNI. Dua kasus ini kini tiba-tiba marak jadi berita.

Bahkan sudah beberapa hari menghiasi layar televisi swasta papan atas siang malam. Berhasil menutupi berita lain yang tidak kurang pentingnya seperti penanggulangan pandemik Covid 19 dan pemulihan ekonomi.


Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Zainal Bintang mengatakan, terkesan adanya mobilisasi berita. Namun berita tersebut tidak begitu menarik masyarakat.

"Saya kira rakyat kita saat ini cukup cerdas dan kritis untuk memilah dan memilih berita mana yang penting atau digenting-genting kan," ujar wartawan senior itu saat ditanya wartawan, Kamis (9/7).

Lebih jauh dikatakannya, sehebat apapun dramatisasi penangkapan kedua penjahat itu diolah untuk menjadi tayangan menarik di televisi, tidak akan bisa mengendorkan kekecewaan masyarakat terhadap ketidakakuratan pemerintah menangani dampak buruk pandemik dan ekonomi.

Soalnya saat ini ada dua isu kritis yang mencekam pemerintah dan masyarakat, yakni penanggulangan pandemik dan penanganan ekonomi. Hal itu sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tiap hari bertambah jumlah orang miskin baru, sehingga mencapai jumlah belasan juta. Karena ada ketentuan pemerintah mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan belajar dari rumah.

Belasan ribu perusahaan tutup akibatnya terjadi PHK terhadap belasan juta pekerja.

"Ini bom waktu," kata Zainal Bintang mengutip ucapan Ketua MPR, Bambang Soesatyo ketika bertemu di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (30/6), yang mengatakan apabila penanggulangan ekonomi tidak maksimal sampai bulan Juli, dikhawatirkan akan ada potensi terjadi kerusuhan sosial.

Soalnya bantuan sosial yang menjadi andalan masyarakat miskin baru ternyata tidak semulus penyebarannya, sebagaimana janji pemerintah. Banyak dikorupsi oleh oknum aparat.

Itu sebabnya mengapa perhatian seluruh masyarakat lebih tertuju kepada kedua masalah yang secara pasti merongrong ketenangan hidup mereka.

Banyak rakyat sekarang ini hidupnya morat-marit, kata Zainal Bintang yang sekarang memimpin sebuah lembaga pengkajian yang bernama Lemhasar (Lembaga Ketahanan dan Pengembangan Pasar) untuk membantu perkuatan pelaku ekonomi UMKM yang tergabung dalam Appsindo (Aliansi
Pedagang Pasar Indonesia) menyiapkan diri memasuki ssstem bisnis virtual alias marketing digitalisasi.

Oleh karena itu, menurut Zainal Bintang, pemunculan berita basi itu (Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa) yang sudah belasan tahun kejadiannya, sudah tidak menyentuh masyarakat lagi.

Apalagi jumlahnya yang relatif kecil (Rp 1.7 triliun) dibanding penyelewengan dana masyarakat dalam kasus asuransi Jiwasraya yang mencapai angka Rp 14 triliun.

"Berita Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa itu tidak ada manfaat. Tidak ada gunanya bagi rakyat yang lagi susah dan strees," ucapnya.

Tiap hari sekarang rakyat cemas gegara Covid 19 dan kemorosotan ekonomi. Jelas Zainal Bintang, lebih baik pemerintah, khususnya para menteri berkonsentrasi melakukan mitigasi yang nyata untuk rakyat. Fokus menangani tupoksi mereka.

"Jangan ada menteri yang 'asbun' (asal bunyi) yang berujung pada blunder di masyaralat alias jadi bumerang bagi sang menteri sendiri, sebagaimana saat ini banyak sekali yang terjadi," sebut Zainal Bintang.

Menurut hasil pemantauannya, banyak kalangan di masyarakat menganggap pengungkapan kasus Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa itu sebagai
lelucon yang tidak lucu. Sengaja diangkat kembali untuk menutup berita di televisi atas ketidakberesan tata kelola pemerintah menangani pandemik dan ekonomi.

"Ini penghinaan, karena menganggap rakyat itu masih dungu semua," tutup Zainal Bintang mengunci keterangannya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya